 |
| Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti perkembangan inflasi hingga bulan September 2025. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok. Foto: Humas Pemprov Sumsel |
Palembang, Banyuasin Pos— Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Command Center, Selasa (2/9/2025). Rakor ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya menjaga stabilitas harga pangan, serta mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Mendagri Tito Karnavian mangatakan peran Pemerintah Daerah harus lebih aktif untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok masyarakat.
“Pengendalian inflasi menjadi kunci untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi di daerah,” katanya.
Sinergi yang erat antara pusat dan daerah dinilai sangat penting agar pasokan barang tetap terjaga dan harga tidak melonjak secara signifikan.
Menko Pangan, Zulkifli Hasan, turut memaparkan kondisi terkini harga pangan, khususnya beras dan gabah yang mengalami fluktuasi di pasar. Ia menegaskan perlunya kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan ketersediaan pangan tercukupi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Menurutnya, stabilitas harga pangan menjadi aspek vital dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.
Menteri Tito juga memberikan apresiasi kepada gubernur dan kepala daerah yang cepat dan proaktif menjaga keamanan serta ketertiban di wilayahnya.
Ia mencontohkan Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang bersama jajaran Forkopimda aktif mengedukasi masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi isu-isu yang tersebar di media sosial. Edukasi ini penting guna mencegah ketidakstabilan sosial yang bisa berdampak pada harga pasar.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor ini juga mengupas evaluasi dukungan pemerintah daerah terkait program strategis nasional pembangunan tiga juta rumah.
Kementerian PUPR menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah daerah sangat vital untuk memastikan program berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan hunian masyarakat di berbagai daerah.
Turut mendampingi Sekda Sumsel dalam kegiatan ini adalah Asisten II Basyarudin Ahmad dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, H. Novian Aswar. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen serius pemerintah provinsi dalam mendukung pengendalian inflasi dan keberhasilan program pembangunan perumahan.
Rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya bersama ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan.(***)
.webp)
