 |
| Pandangan Redaksi Banyuasin Pos |
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang berujung pada persetujuan pembentukan tim reformasi kepolisian layak diapresiasi. Di tengah sorotan publik atas kinerja kepolisian, langkah ini menunjukkan bahwa negara mendengar keresahan rakyat. Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu bukan hanya simbol dialog, melainkan juga pintu masuk bagi perubahan yang sudah lama ditunggu.
Namun, apresiasi saja tidak cukup. Reformasi kepolisian adalah pekerjaan besar dan melelahkan. Masyarakat masih menyimpan luka: kasus penyalahgunaan wewenang, rekrutmen yang sering diwarnai praktik sogok, serta lemahnya penegakan hukum terhadap aparat yang melanggar. Jika tim yang dibentuk hanya berakhir pada rekomendasi tanpa tindak lanjut, maka publik akan kembali kehilangan kepercayaan.
Kehadiran tokoh lintas agama dan masyarakat sipil di Istana kemarin seharusnya menjadi pengingat bahwa kepolisian adalah milik rakyat, bukan semata alat negara. Polisi idealnya berdiri di garda depan untuk melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum secara adil. Tanpa keberanian melakukan perombakan dari dalam, institusi ini akan terus terjebak dalam citra negatif yang sulit diperbaiki.
Menurut Redaksi, ada tiga hal mendesak yang harus menjadi prioritas tim reformasi. Pertama, pembenahan sistem rekrutmen agar transparan dan bebas pungli. Kedua, memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal, termasuk memberi ruang lebih besar bagi Kompolnas atau lembaga independen lain. Ketiga, menanamkan kembali orientasi pelayanan publik di tubuh kepolisian, sehingga setiap anggota memahami dirinya adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa jalanan.
Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses reformasi harus dijaga. Tim reformasi tidak boleh bekerja dalam ruang tertutup, melainkan transparan dan akuntabel. Publik perlu mengetahui arah, tahapan, serta capaian yang sedang dikerjakan. Hanya dengan keterbukaan, kepercayaan masyarakat bisa tumbuh kembali.
Akhirnya, reformasi kepolisian bukan sekadar tanggung jawab Presiden atau tim khusus, melainkan pekerjaan kolektif bangsa ini. Kepolisian adalah wajah negara yang paling sering bersentuhan langsung dengan rakyat. Bila wajah itu kusam dan penuh noda, maka citra negara pun ikut tercoreng. Redaksi berharap, langkah awal yang sudah diambil Presiden Prabowo benar-benar diikuti dengan tindakan nyata, bukan hanya janji politik yang hilang ditelan waktu (***)
.webp)
