 |
| Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra |
Banyuasin Pos – Gonjang-ganjing dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mendapat sorotan dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan buru-buru mengesahkan pengurus baru PPP selama konflik internal belum menemukan titik temu.
Pernyataan itu disampaikan Yusril di Kabupaten Belitung Timur, Senin (29/9), di tengah perhatian publik yang masih tertuju pada hasil Muktamar PPP di Ancol. Muktamar tersebut melahirkan dua nama ketua umum: Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, yang sama-sama mengklaim terpilih secara aklamasi.
“Pertimbangan pemerintah hanya berdasar hukum. Kalau masih ada perselisihan di internal partai, pengesahan akan ditunda sampai ada kesepakatan, keputusan mahkamah partai, atau putusan pengadilan yang sudah inkrah,” ujar Yusril dalam keterangan resmi yang dibagikan Humas Kemenko Kumham Imipas.
Yusril menekankan, pemerintah bersikap netral dan tidak boleh terjebak pada tarik-menarik kepentingan politik salah satu kubu. “Pemerintah wajib hati-hati. Tidak ada ruang untuk pertimbangan politik dalam pengesahan kepengurusan partai,” imbuhnya.
Sesuai aturan, pengajuan kepengurusan baru harus disampaikan oleh pengurus lama yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Karena itu, Yusril mempersilakan kedua kubu untuk mengajukan permohonan lengkap dengan dokumen pendukung agar pemerintah dapat menilai sesuai norma hukum yang berlaku.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya kemandirian partai politik sebagai pilar demokrasi. “Kalau bisa, masalah internal PPP diselesaikan lewat musyawarah, mahkamah partai, atau pengadilan. Pemerintah tidak akan jadi penengah, sebab itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk intervensi,” jelasnya.
Konflik di tubuh PPP bukan kali pertama terjadi. Publik tentu masih ingat bagaimana partai berlambang Ka'bah ini kerap terbelah dalam beberapa periode. Kali ini, sejarah seakan kembali berulang dengan munculnya dua nakhoda sekaligus setelah muktamar di Ancol.
Masyarakat pun berharap, para elite PPP segera menurunkan tensi dan mencari jalan damai demi keberlangsungan partai. Sebab, sebagaimana diingatkan Yusril, partai politik adalah rumah besar demokrasi. Tanpa harmoni di dalamnya, suara rakyat yang diwakili pun ikut terganggu.
Kini, bola ada di tangan PPP. Apakah Mardiono dan Agus mampu menegakkan semangat persatuan, atau justru membiarkan partai kembali larut dalam pertarungan internal, waktu yang akan menjawab (***)
