![]() |
Lebih dari 8.000 Kepala Keluarga mendaftar, melampaui kuota yang tersedia. Mentrans Iftitah menjelaskan animo masyarakat meningkat. Foto: Kementrans |
Jakarta, Banyuasin Pos– Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk bergabung dalam program transmigrasi sangat besar pada tahun ini. Jumlah pendaftar yang masuk telah mencapai 8 ribu Kepala Keluarga (KK), melampaui kuota yang disediakan pemerintah yang hanya sekitar 95 KK. Ini menandakan tingginya animo masyarakat untuk mengikuti program tersebut .(8/9/25)
Iftitah menyatakan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat, terutama untuk para calon transmigran dari luar daerah yang memiliki keterampilan tertentu. Kementerian menekankan agar peserta yang terpilih nantinya dapat memberikan kontribusi, seperti melatih keterampilan kepada warga lokal di daerah tujuan transmigrasi. “Kami prioritaskan mereka yang memiliki keahlian supaya bisa membimbing masyarakat setempat setelah tiba di lokasi,” tutur Iftitah pada Minggu (7/9) .
Program transmigrasi ini diarahkan untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan di wilayah-wilayah tujuan, dengan porsi mayoritas peserta berasal dari penduduk lokal. Pada tahun ini, sekitar 94 persen peserta adalah transmigrasi lokal, sementara sisanya 6 persen adalah pendatang dari provinsi lain. Pendekatan ini disesuaikan berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari pemerintah daerah masing-masing .
Iftitah juga menanggapi kekhawatiran terkait potensi perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke daerah lain. Ia menegaskan bahwa program transmigrasi hanya bisa direalisasikan jika ada permintaan resmi dari pemerintah daerah tujuan. Contohnya, di Papua Selatan, pemerintah setempat meminta transmigrasi lokal sebanyak 200 KK, meskipun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk 100 KK, dan seluruh peserta adalah warga asli Papua .
Provinsi lain mengikuti pola serupa dengan memberikan peluang terbesar kepada masyarakat lokal. Misalnya, di Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, komposisi transmigran adalah 76 persen warga lokal dan 24 persen pendatang. Demikian pula di Torire Poso, Sulawesi Tengah, dimana 70 persen diantaranya adalah penduduk asli, sedangkan 30 persen berasal dari luar .
Kementerian Transmigrasi memperjelas bahwa program ini bukanlah sarana pemindahan warga yang tidak diinginkan oleh daerah asalnya. Melainkan, proses seleksi yang teliti dan sesuai permintaan daerah dimaksudkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan warga lokal. Hal ini demi memastikan transmigrasi membawa manfaat jangka panjang bagi kawasan tujuan .
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa pemerintah tengah merancang Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi. Pembangunan ini tidak hanya berupa infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, tapi juga membangun ekosistem sosial ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini memerlukan sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta.(***)