 |
| Menlu Singapura Vivian Balakrishnan (dok. Reuters) |
Banyuasin Pos – Singapura mengambil langkah tegas terhadap kebijakan kontroversial Israel. Negeri kecil yang dikenal disiplin dan diplomatis itu resmi mengumumkan akan menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin kelompok pemukim Israel.
Langkah ini muncul setelah sejumlah politisi Israel terus mendorong pencaplokan wilayah Palestina, terutama di Tepi Barat dan Gaza. Bagi Singapura, langkah itu bukan hanya melanggar hukum internasional, tapi juga mengancam harapan lahirnya solusi dua negara yang selama ini menjadi cita-cita perdamaian di kawasan.
Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dalam pidatonya di parlemen menegaskan bahwa pembangunan dan perluasan permukiman Israel harus dihentikan segera. Ia menilai proyek E1, yang sedang dijalankan Israel di Tepi Barat, hanyalah upaya menciptakan “fakta baru di lapangan” yang justru semakin menjauhkan jalan damai.
“Kami menentang setiap usaha yang merusak prospek perdamaian dan solusi dua negara. Karena itu, sanksi akan kami jatuhkan secara terarah kepada para pemimpin pemukim Israel,” ucap Vivian, seperti dikutip media regional, Selasa (23/9).
Lebih jauh, Vivian juga menyiratkan bahwa Singapura tidak menutup kemungkinan untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Hanya saja, langkah itu akan diambil pada “kondisi yang tepat”.
Sikap Singapura ini sejalan dengan makin banyaknya negara di dunia yang mulai mengakui kedaulatan Palestina. Sebelumnya, sejumlah negara Eropa, bahkan anggota G7, sudah menyatakan dukungan serupa meski menuai protes keras dari Tel Aviv.
Bagi rakyat Palestina, pengakuan dari negara-negara dunia menjadi angin segar sekaligus penguat harapan agar perjuangan panjang mereka untuk merdeka benar-benar terwujud.
Kini, sorotan dunia tertuju pada bagaimana Israel merespons sikap Singapura. Apakah mereka akan mengabaikan, atau justru mempertimbangkan kembali kebijakan yang selama ini dianggap menghalangi perdamaian? (***)
.webp)
