 |
| Pandangan Redaksi Banyuasin Pos |
Reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto belakangan ini meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Alih-alih menumbuhkan optimisme, publik justru khawatir langkah ini tak lebih dari sekadar kompromi politik untuk menjaga keseimbangan koalisi. Jika benar demikian, maka reshuffle hanya akan menambah daftar panjang praktik politik transaksional yang sudah terlalu akrab di negeri ini.
Masyarakat tentu menginginkan pejabat yang kompeten, bukan sekadar representasi kepentingan partai atau kelompok tertentu. Namun, kenyataan politik sering kali tidak sesederhana itu. Kursi menteri kerap menjadi “jatah” yang diperebutkan, sehingga profesionalisme pun terpinggirkan. Jika pola ini terus berulang, bagaimana publik bisa berharap akan lahir kebijakan yang berorientasi penuh pada kepentingan rakyat?
Presiden Prabowo memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa reshuffle ini benar-benar berlandaskan kebutuhan bangsa, bukan hanya kalkulasi politik jangka pendek. Tetapi ketika wajah-wajah baru yang masuk tidak membawa rekam jejak mumpuni, sinyal kekecewaan publik sulit dibendung. Pertanyaannya sederhana: apakah reshuffle ini benar-benar solusi, atau justru masalah baru?
Redaksi memandang, bahaya terbesar dari reshuffle semacam ini adalah lahirnya kabinet yang gemuk tetapi lemah. Banyak menteri bisa duduk, namun sedikit yang benar-benar bekerja. Di tengah tantangan besar, dari ketahanan pangan, ekonomi global, hingga penegakan hukum, negara tidak butuh pejabat simbolik. Negara butuh eksekutor yang tegas, berani, dan bersih.
Sejarah politik Indonesia sudah sering mencatat reshuffle kabinet yang gagal membawa perubahan berarti. Publik tentu tidak ingin masa depan pemerintahan saat ini bernasib sama. Jika reshuffle hanya dijadikan instrumen untuk mengakomodasi kepentingan kelompok, maka ia hanya akan menjadi “perayaan kursi” yang mahal harganya tetapi miskin hasil.
Menurut redaksi, reshuffle kali ini akan menjadi ujian konsistensi Presiden Prabowo: apakah ia mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya, atau terjebak dalam arus kompromi politik yang justru melemahkan pondasi pemerintahannya sendiri. Jawaban atas ujian itu akan tercatat dalam sejarah, dan akan dinilai langsung oleh rakyat di lima tahun mendatang (***)
.webp)
