 |
| Kepala Kantor Staf Kepresidenan M. Qudhori |
Banyuasin Pos – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan pentingnya evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan yang dialami siswa di sejumlah daerah.
Menurut Qodari, insiden ini menjadi peringatan keras bahwa program yang seharusnya memberi manfaat besar justru bisa menimbulkan masalah serius jika tidak dikelola dengan baik. “Ini sudah jadi wake up call. Program MBG harus diperbaiki dari mekanisme, kelembagaan, hingga pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai ada lagi kejadian serupa, apalagi di daerah terpencil yang pengawasannya belum maksimal,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Ia menekankan, MBG sejak awal dirancang dengan prinsip nol toleransi terhadap kesalahan. Artinya, tidak ada ruang bagi insiden sekecil apapun, termasuk keracunan. “Program ini harus sempurna, zero accident. Tidak boleh ada korban, bahkan satu pun. Setiap hari, sepanjang tahun, itu yang jadi standar,” tegas Qodari.
Kasus terbaru terjadi di Garut, Jawa Barat, pada Kamis (18/9/2025) yang menimpa 569 siswa. Kejadian ini menambah daftar panjang peristiwa serupa di berbagai wilayah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran orang tua, bahkan ada yang melarang anaknya mengonsumsi makanan MBG dan memilih membawa bekal dari rumah.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia mengakui kasus keracunan MBG sama sekali tidak pernah diinginkan. “Kami mohon maaf atas terulangnya kejadian ini. Pemerintah memastikan korban mendapatkan penanganan cepat, dan seluruh kasus akan dijadikan bahan evaluasi bersama dengan BGN serta pemerintah daerah,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025).
Pemerintah berjanji akan melakukan pembenahan serius, termasuk meninjau ulang peran Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak MBG di daerah. Evaluasi ini diharapkan mampu memperbaiki sistem penyimpanan, distribusi, hingga standar dapur penyedia makanan agar benar-benar aman dikonsumsi siswa.
Meski banyak menuai kritik, pemerintah menegaskan bahwa semangat menghadirkan gizi gratis untuk anak bangsa tidak boleh padam. Namun, keselamatan dan kesehatan peserta didik harus tetap menjadi prioritas utama (***)
.webp)
