 |
| Foto Kompas |
Banyuasin Pos – Publik kembali dibuat heboh dengan keputusan terbaru Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam aturan yang diteken Ketua KPU RI Afifuddin pada 21 Agustus 2025, lembaga penyelenggara pemilu itu menegaskan bahwa sejumlah dokumen penting milik calon presiden dan wakil presiden tak bisa sembarangan dibuka ke publik.
Salah satunya adalah dokumen ijazah, yang selama ini kerap menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Aturan tersebut tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025. Setidaknya ada 16 dokumen yang masuk kategori rahasia, mulai dari akta lahir, surat kesehatan, laporan harta kekayaan, hingga riwayat hidup para kandidat.
Meski begitu, bukan berarti pintu transparansi tertutup rapat. KPU memberi pengecualian: dokumen tersebut bisa diakses jika pemiliknya memberikan izin tertulis. Selain itu, pengungkapan dimungkinkan bila berkaitan langsung dengan jabatan publik yang diemban.
Keputusan ini langsung memicu beragam reaksi. Sebagian pihak menilai aturan itu perlu untuk melindungi data pribadi para kandidat. Namun, tak sedikit pula yang kecewa dan menuding publik seakan dipaksa membeli “kucing dalam karung” dalam pesta demokrasi lima tahunan.
“Kalau memang tidak ada masalah, kenapa harus disembunyikan? Rakyat punya hak tahu siapa pemimpin yang bakal dipilihnya,” ujar salah seorang warga yang ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Di sisi lain, KPU menegaskan bahwa keputusan ini bukan untuk melindungi tokoh atau kelompok tertentu. “KPU adalah lembaga independen, tidak bisa diintervensi siapa pun. Prinsipnya, ini soal perlindungan data pribadi sesuai aturan,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan pihak KPU.
Perdebatan seputar transparansi dokumen capres-cawapres tampaknya masih akan terus bergulir. Apalagi, Pilpres 2029 masih empat tahun lagi, namun isu soal ijazah dan dokumen pribadi kandidat sudah menjadi bahan panas di tengah masyarakat (***)
.webp)
