 |
| Agus Suparmanto menerima panji Partai Persatuan Pembangunan |
Banyuasin Pos – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali jadi sorotan. Bukan karena gagasan segar, melainkan karena kisruh di arena Muktamar X di Mercure Ancol, Jakarta. Alih-alih menutup babak dengan tenang, partai berlambang Ka’bah itu justru menyisakan tanda tanya besar: siapa sebenarnya Ketua Umum PPP yang sah?
Di satu sisi, Muhammad Mardiono mengklaim dirinya terpilih secara aklamasi. Klaim ini bahkan sempat ramai diberitakan dan membuat banyak kader di daerah mengira Muktamar sudah selesai. Namun, kabar itu segera dimentahkan oleh jalannya sidang paripurna resmi.
Minggu dini hari (28/9/2025), pimpinan sidang Qoyum Abdul Jabbar dengan lantang mengumumkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030. Keputusan itu diambil setelah seluruh muktamirin—yang terdiri dari perwakilan DPW dan DPC se-Indonesia—menyerukan aklamasi. Sorak takbir pun menggema, seolah menandai lahirnya pemimpin baru.
“Dengan ini ditetapkan Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030,” ucap Qoyum disambut teriakan “aklamasi” dari peserta.
Panggung Muktamar pun langsung berubah menjadi lautan pelukan dan ucapan selamat. Agus yang duduk di barisan depan dihampiri puluhan kader daerah. Suasana penuh haru dan euforia, seperti kemenangan panjang yang akhirnya diraih.
Namun, cerita belum selesai. Di luar arena, narasi “Mardiono terpilih secara aklamasi” tetap beredar, bahkan seakan punya versi Muktamar sendiri. Inilah yang membuat publik bingung—dua kabar, dua ketua umum, satu partai.
Kisah ini tentu akan panjang. Apakah PPP benar-benar punya dua ketua umum? Atau hanya satu yang sah dan satu lagi sekadar klaim? Yang jelas, drama di Ancol ini memperlihatkan betapa rapuhnya konsolidasi internal partai tua tersebut. Publik kini menunggu, apakah PPP akan bangkit dengan kepemimpinan baru atau justru tenggelam dalam dualisme berkepanjangan (***)
