 |
| Tokoh lintas agama dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB)(Foto Kompas) |
Banyuasin Pos – Presiden Prabowo Subianto akhirnya menyatakan persetujuannya untuk membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Keputusan ini lahir usai Presiden berdialog cukup panjang dengan sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Kamis (11/9/2025), di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu menghadirkan nama-nama penting, di antaranya Sinta Nuriyah (istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid), Quraish Shihab, Romo Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Lukman Hakim Saifuddin, Komaruddin Hidayat, Laode Syarif, hingga Gomar Gultom.
Gomar, mantan Ketua Umum PGI, menyebut langkah Presiden ini bagaikan “gayung bersambut.” Menurutnya, gagasan reformasi yang disampaikan para tokoh ternyata sudah sejalan dengan konsep yang tengah dipikirkan Presiden. “Apa yang kami usulkan, nyatanya sudah masuk dalam rencana beliau. Jadi ini tinggal diwujudkan bersama,” kata Gomar usai pertemuan.
Tak hanya soal pembentukan tim reformasi, Presiden Prabowo juga menyetujui pembentukan tim investigasi independen pasca demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang belakangan marak terjadi. Eks Menteri Agama, Lukman Hakim, menuturkan bahwa Presiden mendengarkan dengan seksama setiap aspirasi yang dibawa para tokoh. “Beliau menanggapi satu per satu, bahkan membahas secara detail. Ada 17+8 poin tuntutan rakyat yang menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Dialog di istana itu tidak hanya sekadar membicarakan soal teknis pembentukan tim, tetapi juga menekankan pesan kebangsaan: pentingnya keadilan, transparansi, serta komitmen untuk mendengar suara masyarakat. Harapan besar pun muncul, agar reformasi kepolisian tak sekadar menjadi jargon, melainkan benar-benar menjawab keresahan rakyat yang selama ini menuntut perubahan.
Langkah ini dinilai bisa menjadi pintu masuk penting dalam memperbaiki citra kepolisian. Sejumlah kalangan menekankan bahwa rekrutmen hingga penegakan hukum harus lebih transparan, jauh dari praktik sogok-menyogok maupun penyalahgunaan wewenang.
Di tengah situasi sosial-politik yang masih penuh dinamika, keputusan Presiden Prabowo memberi sinyal bahwa aspirasi rakyat masih punya ruang di ruang-ruang kekuasaan. Kini publik menunggu, apakah janji reformasi kepolisian ini benar-benar akan menandai babak baru hubungan negara dan rakyatnya (***)
.webp)
