 |
| Rapat koordinasi penetapan desa dan kelurahan rawan dipimpin Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian, SP. (Foto banyuasinkab.go.id) |
Banyuasin Pos – Rapat koordinasi penetapan desa dan kelurahan rawan bencana digelar di ruang rapat Sekretaris Daerah Banyuasin, Rabu (17/9). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, S.P, sebagai upaya bersama memetakan sekaligus menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di daerah.
Dalam sambutannya, Wabup Netta menegaskan bahwa hampir seluruh kecamatan di Banyuasin berada dalam kategori rawan bencana. Kondisi ini menuntut kerja sama dan kecepatan bertindak, khususnya dari para kepala desa.
“Tingkat bencana di Banyuasin cukup tinggi. Kita harus kompak mencari solusi, mulai dari penanggulangan hingga mitigasi. Kepala desa wajib melaporkan setiap kejadian bencana di wilayahnya, jangan sampai justru kita dengar dari media luar. Penanganan harus cepat dan tepat,” tegas Netta.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar fasilitas maupun peralatan yang disediakan untuk penanganan bencana benar-benar dijaga. “Jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Banyuasin, Reza Agust Perdana, S.E., M.Si, memaparkan data bencana dalam empat tahun terakhir. Tercatat 243 kejadian bencana di Banyuasin sejak 2021 hingga 2025, terdiri dari 172 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutlaban), 51 kejadian cuaca ekstrem, serta 19 banjir. Dampaknya pun tidak kecil, mulai dari ratusan hektar lahan terbakar hingga ribuan jiwa terdampak.
Saat ini, ada 79 desa yang dikategorikan rawan bencana. Dari jumlah tersebut, 47 desa sudah dilengkapi peralatan penanggulangan, sementara 32 desa lainnya masih menunggu fasilitas yang memadai.
Melalui rapat ini, pemerintah daerah berharap desa dan kelurahan semakin sigap menghadapi bencana, serta terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Karena, seperti ditekankan Wabup Netta, “Keselamatan warga adalah hal utama yang harus kita jaga bersama.” (***)
