 |
| Pandangan Redaksi Banyuasin Pos |
Akhir-akhir ini, rakyat dibuat jengkel oleh ucapan-ucapan anggota DPR yang jauh dari sikap bijak. Ada yang menyebut demonstran sebagai “tolol se-dunia”, ada yang bergurau soal tunjangan rumah, bahkan ada yang berjoget di gedung parlemen ketika publik sedang dirundung keresahan. Hal-hal seperti itu jelas meninggalkan luka di hati masyarakat. Wajar bila kepercayaan terhadap lembaga legislatif makin terkikis, sebab yang ditampilkan bukanlah keteladanan, melainkan sikap meremehkan.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla kemudian angkat bicara. Ia menilai gaya komunikasi asal-asalan dari sebagian wakil rakyat itulah yang menjadi pemicu utama kemarahan publik. Bagi JK, rakyat mungkin bisa memahami sebuah kebijakan meski pahit, tetapi mereka tidak akan pernah menerima ketika martabatnya dilecehkan. Kata-kata kasar atau sikap merendahkan tidak hanya menyakiti perasaan, tapi juga memperlebar jarak antara rakyat dan wakil yang seharusnya dipercaya.
Sesungguhnya, berbicara di ruang publik adalah tanggung jawab besar. Anggota DPR bukan sekadar pembuat undang-undang, mereka juga adalah wajah negara di hadapan rakyat. Itu sebabnya, ucapan yang kasar dan meremehkan sama saja meruntuhkan marwah lembaga yang mereka wakili. Di titik ini, wajar bila masyarakat kehilangan rasa hormat, sebab yang seharusnya menjadi contoh justru sering kali mengumbar kata-kata yang tak pantas.
Menurut redaksi, peringatan yang disampaikan JK harus dibaca sebagai alarm keras bagi DPR untuk segera berbenah. Jika gaya asal bicara terus dibiarkan, yang runtuh bukan hanya wibawa individu, tetapi juga lembaga parlemen secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, yang terancam adalah fondasi demokrasi itu sendiri, karena kepercayaan rakyat adalah modal utama agar sistem tetap berjalan sehat.
Jalan keluarnya sebenarnya tidak sulit. Wakil rakyat harus kembali belajar menata kata, memilih diksi yang menghargai, dan merespons kritik dengan kepala dingin. Komisi Etik DPR pun sebaiknya tidak tinggal diam, melainkan berani menegakkan aturan dan memberi sanksi tegas pada siapa pun yang melampaui batas. Jika aturan hanya berhenti di atas kertas, publik akan semakin yakin bahwa lembaga ini tak punya niat memperbaiki diri.
Singkat kata, kita semua berharap ada ruang dialog yang lebih sehat. Rakyat berhak menyampaikan suara lewat jalan damai, sementara DPR wajib menjaga marwahnya dengan komunikasi yang santun. Demokrasi hanya bisa tumbuh jika kedua belah pihak saling menghargai. Saat wakil rakyat tahu diri dan rakyat pun memilih jalan aspirasi yang tertib, maka jurang kekecewaan bisa perlahan ditutup, dan kepercayaan yang sempat retak masih mungkin dirajut kembali (***)
.webp)
