 |
| Ilustrasi |
Pimred Banyuasin Pos
Kadang, saya bingung juga memikirkan negeri ini. Urusan ibadah—yang seharusnya penuh kesucian, niat tulus, dan doa, bisa-bisanya terseret aroma busuk korupsi. Bayangkan saja, kuota haji yang mestinya jadi tiket menuju Baitullah malah jadi ladang basah bagi segelintir orang.
Banyak orang menabung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, demi bisa ke Tanah Suci. Ada yang jual kebun, lepas perhiasan, sampai rela mengirit makan demi daftar haji. Tapi di sisi lain, ada pihak-pihak yang justru memandang kuota haji seperti barang dagangan. Kalau bisa diatur, kenapa tidak? Kalau bisa untung, kenapa rugi? Logika yang menyedihkan, tapi nyata.
Korupsi di sektor ibadah ini bukan cuma masalah angka dan pasal. Ini soal kepercayaan. Orang percaya negara bisa mengurus ibadah umatnya dengan baik. Tapi begitu muncul kabar kerugian negara sampai triliunan, kepercayaan itu langsung runtuh seperti tenda haji di tengah badai gurun. Apalagi kalau tokohnya adalah orang-orang yang semestinya jadi teladan moral.
Yang bikin miris, korupsi haji ini bukan cerita baru. Setiap kali isu mencuat, publik ribut, pejabat berkilah, KPK masuk, lalu entah menguap ke mana. Seperti sinetron bersambung, bedanya pemerannya berganti-ganti, tapi ceritanya sama: uang umat berpindah kantong, dan para calon jamaah cuma bisa gigit jari sambil berharap takdir haji mereka tetap terbuka.
Mungkin kita memang butuh revolusi mental, bukan slogan, tapi aksi nyata. Bukan sekadar pidato di podium, tapi perbaikan sistem, transparansi, dan keberanian memutus rantai korupsi. Sebab kalau ibadah saja bisa disulap jadi bisnis gelap, jangan heran kalau moral bangsa makin merosot.
Akhirnya, saya cuma bisa berharap suatu hari nanti, kuota haji tak lagi jadi bahan rebutan penuh intrik. Biarlah niat suci menuju Mekkah tetap murni, tanpa dicampuri hitung-hitungan untung rugi. Karena kalau niat ibadah saja sudah bisa dikorupsi, entah apalagi yang tersisa dari rasa malu bangsa ini (***)
