 |
| Ilustrasi |
Oleh: M. Irwan P. Ratu Bangsawan
Pimred Banyuasin Pos
Ada-ada saja negeri ini. Bayangkan, sudah divonis bersalah sejak 2019, tapi Silfester Matutina masih bisa wara-wiri dengan santainya. Padahal Mahkamah Agung sudah mengetuk palu: 1,5 tahun penjara untuk penghinaan terhadap Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik ini. Vonis itu bukan opini, bukan wacana, tapi sudah final dan mengikat. Lantas kenapa belum juga dieksekusi?
Sebagian orang mungkin lupa, atau sengaja melupakan. Tapi hukum tak boleh pikun. Apalagi hukum seharusnya buta, tidak melihat siapa yang berdasi merah, siapa yang bernama besar, atau siapa yang sering muncul di TV. Kalau rakyat biasa saja bisa ditangkap tengah malam karena status medsos, kenapa seorang tokoh publik seperti Silfester dibiarkan melenggang bebas selama bertahun-tahun?
Kita tidak sedang bicara soal balas dendam. Ini soal kepastian hukum. Jika ada vonis pengadilan yang bisa “ditunda” sampai bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas, maka siapa pun berhak bertanya: untuk siapa hukum ditegakkan? Dan lebih penting lagi, untuk siapa hukum dilonggarkan?
Pemerintah dan aparat penegak hukum tentu punya penjelasan. Mungkin katanya administrasi, mungkin karena alasan teknis, atau mungkin sedang dalam proses. Tapi publik sudah cukup kenyang dengan alasan-alasan seperti itu. Hukum tak bisa selamanya hidup di balik kata “proses”. Pada titik tertentu, ia harus lahir sebagai tindakan nyata.
Silfester bukan orang sembarangan. Ia Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, seorang tokoh yang mengklaim dirinya nasionalis sejati. Justru karena itu, ia harus memberikan teladan: kalau bersalah, ya jalani hukuman. Kalau memang cinta merah putih, mestinya juga cinta pada keadilan dan ketertiban hukum di republik ini.
Maka, demi warasnya akal sehat publik, demi tegaknya kepercayaan pada sistem hukum, dan demi nama baik institusi peradilan itu sendiri, Silfester Matutina harus dieksekusi. Bukan karena dia siapa-siapa, tapi justru karena kita semua sama di hadapan hukum. Titik (***)
