 |
| Ilustrasi |
Oleh: M. Irwan P. Ratu Bangsawan
Pimred Banyuasin Pos
Kasus sekelompok pemuda asal Yogyakarta yang berhasil membobol sistem situs perjudian online dan menguras puluhan juta rupiah dari server para bandar menyita perhatian publik, bukan hanya karena tindakan mereka yang terbilang nekat dan canggih, tetapi juga karena arah penegakan hukum yang dinilai tidak seimbang. Meski aksi peretasan jelas melanggar hukum, masyarakat justru menyoroti satu celah besar dalam penanganan kasus ini: keberadaan para bandar justru seolah tak tersentuh.
Dalam konstruksi hukum formal, pembobolan sistem apa pun tetap merupakan tindak pidana. Namun, perkara menjadi pelik ketika yang dibobol adalah sistem ilegal. Situs perjudian online bukan hanya dilarang, tetapi juga menjadi biang keresahan sosial. Maka wajar jika publik mempertanyakan: mengapa pelaku pembobolan langsung ditindak, sementara pemilik sistem terlarang yang menjadi korban peretasan tidak pernah diseret ke hadapan hukum?
Reaksi publik di media sosial menunjukkan kegelisahan atas logika hukum yang tampak tidak konsisten. Tindakan para pemuda itu, meskipun secara teknis adalah pelanggaran, diposisikan dalam ruang abu-abu oleh masyarakat. Di satu sisi, mereka melanggar sistem. Di sisi lain, mereka menyerang sistem yang seharusnya tidak boleh ada. Ini menimbulkan perdebatan moral: apakah membobol kejahatan termasuk kejahatan juga?
Masalah menjadi lebih rumit ketika aparat bergerak cepat menindak peretas, tetapi tidak memberi kejelasan terhadap identitas dan penindakan terhadap para bandar. Bagaimana mungkin situs ilegal bisa memiliki posisi hukum yang cukup kuat untuk memicu penyelidikan? Siapa yang melapor? Dan jika situs tersebut dilindungi hukum, mengapa eksistensinya sendiri tidak menjadi subjek hukum terlebih dahulu?
Ketimpangan semacam ini membuka pertanyaan lebih besar soal keberpihakan dalam penegakan hukum digital. Apakah sistem lebih responsif terhadap pelanggaran teknis semata, namun abai pada aktor utama yang menjalankan bisnis ilegal? Jika pemain yang menang besar dari situs ilegal bisa ditangkap, sementara bandar yang selama ini untung tak terjamah, maka ini bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga keadilan.
Akhirnya, kasus ini harus menjadi momentum untuk meninjau ulang bagaimana negara memandang kejahatan siber, terutama yang terkait dengan industri ilegal seperti perjudian. Fokus semestinya bukan hanya pada siapa yang membobol, tetapi juga pada siapa yang menciptakan sistem untuk dibobol. Jika tidak, hukum akan terus dipertanyakan: tajam ke bawah, tumpul ke atas (***)
