 |
| Presiden Partai Buruh Said Iqbal |
Banyuasin Pos – Gelombang aksi buruh bakal kembali mengguncang ibu kota. Pada Kamis (28/8/2025), puluhan ribu pekerja dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan turun ke jalan dalam aksi nasional yang dipusatkan di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan, Jakarta.
Aksi ini diprakarsai Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut gerakan ini dengan nama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah). Ia menegaskan aksi berlangsung damai dan menjadi momentum penting bagi buruh untuk menyuarakan aspirasinya.
Ribuan massa buruh akan bergerak dari berbagai titik. Dari Cikarang dan Cikupa-Balaraja, rombongan masuk melalui jalur tol, sedangkan dari Bogor–Depok lewat Jalan Raya Bogor. Massa dari Pulo Gadung–Sunter bergerak melalui jalur arteri menuju DPR RI. Kepolisian diperkirakan menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik demi mengantisipasi kemacetan.
Tak hanya Jakarta, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai kota industri lain seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Makassar, Pontianak, hingga Banda Aceh. Ribuan pekerja dari sektor manufaktur, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga digital platform dipastikan ikut ambil bagian.
Empat Tuntutan Utama
Dalam aksinya, buruh membawa empat tuntutan besar. Pertama, kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen pada 2026, sesuai formula putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, penghapusan sistem outsourcing, terutama di BUMN, karena dinilai semakin meluas meski putusan MK sudah membatasinya hanya untuk pekerjaan penunjang. Ketiga, reformasi pajak, termasuk menaikkan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan serta penghapusan pajak THR dan pesangon. Keempat, mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan UU Ketenagakerjaan yang baru, sebab hingga kini progresnya dianggap mandek meski putusan MK telah mewajibkan aturan baru keluar maksimal dua tahun setelah putusan.
Selain empat tuntutan tersebut, buruh juga akan menyoroti isu lain seperti perlindungan pekerja digital platform, tenaga medis, transportasi, tenaga pengajar, hingga jurnalis. Mereka juga mendorong pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, serta revisi RUU Pemilu 2029.
“Ini bukan sekadar demo, tetapi momentum perjuangan buruh untuk menolak upah murah dan sistem kerja yang tidak adil,” tegas Said Iqbal.
Dengan skala massa yang begitu besar, warga Jakarta diminta mewaspadai potensi kepadatan lalu lintas terutama di sekitar Senayan, Jalan Gatot Subroto, hingga kawasan Istana (***)
.webp)
