 |
| Bupati Askolani menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Banyuasin 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, memaparkan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah di tengah penurunan dana transfer pusat. Foto: Kominfo Banyuasin |
Pangkalan Balai, Banyuasin Pos — Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin dalam agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (17/11/2025).
Rapat yang dipimpin langsung jajaran pimpinan DPRD dan dihadiri para anggota dewan, Sekretaris Daerah Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., serta para kepala OPD berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuasin.
Agenda paripurna diawali dengan penandatanganan KUA-PPAS RAPBD Induk 2026 oleh Bupati Banyuasin bersama Ketua DPRD Abdul Rais, S.M., dan Wakil Ketua DPRD Irian Setiawan, S.H., M.Si. Penandatanganan tersebut menandai dimulainya tahapan resmi pembahasan APBD tahun anggaran mendatang.
Setelah penandatanganan, Bupati Askolani menyampaikan Nota Pengantar RAPBD 2026 yang memuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun depan diproyeksikan mengalami penurunan akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Untuk menutup kebutuhan pembangunan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan PAD dan penerimaan dari sektor pajak serta sumber daya alam.
Pada sisi belanja, RAPBD 2026 mengalami peningkatan karena bertambahnya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan PPPK. Belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional perangkat daerah, memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan, mendukung program ekonomi kerakyatan, memastikan alokasi Anggaran Dana Desa (ADD), serta menyediakan sarana dan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Adapun kebijakan pembiayaan daerah dalam RAPBD 2026 diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Komponen tersebut akan digunakan sebagai penerimaan pembiayaan untuk menyeimbangkan struktur anggaran.
Bupati Askolani berharap pembahasan RAPBD dapat berjalan lancar dan produktif sehingga menghasilkan dokumen anggaran yang lebih sempurna sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah. Ia menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penetapan APBD agar seluruh agenda pembangunan dapat dilaksanakan sesuai rencana.(***)
