 |
| Ilustrasi |
Oleh: M. Irwan P. Ratu Bangsawan
Pemimpin Redaksi Banyuasin Pos
Rp 200 triliun bukan angka kecil. Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dengan cepat mengalirkan dana raksasa itu ke bank-bank Himbara. Katanya demi menggairahkan ekonomi lewat penyaluran kredit. Tapi pertanyaan yang lebih penting: apakah uang sebesar itu benar-benar akan turun ke rakyat kecil, atau hanya berputar di lingkaran elite perbankan?
Kita sudah berkali-kali melihat pola serupa. Uang negara digelontorkan dengan nama indah: stimulus, penyelamatan ekonomi, atau pemulihan. Namun, di lapangan, petani masih kesulitan pupuk, pedagang kecil menjerit karena daya beli turun, dan anak muda yang ingin buka usaha tetap terganjal birokrasi. Sementara bank yang mendapat “uang kaget” justru makin nyaman dengan posisi mereka.
Perbandingan dengan Sri Mulyani pun tak bisa dihindari. Ia dikenal berhati-hati, mungkin terlalu hati-hati. Sedangkan Purbaya memilih tancap gas, meski risiko inflasi dan kredit bermasalah mengintai. Kita boleh saja memperdebatkan strategi siapa yang lebih tepat, tapi sejatinya rakyat kecil tidak hidup dari perbedaan teori ekonomi. Yang mereka butuhkan adalah harga sembako yang terjangkau, pekerjaan yang layak, dan akses modal yang benar-benar sampai ke tangan mereka.
Ironisnya, kebijakan sebesar ini lebih ramai diperbincangkan di media sosial ketimbang dampaknya di lapangan. Di warung kopi, Rp 200 triliun hanyalah bahan gosip setara berita selebriti. Apa gunanya angka raksasa itu bila tidak menghadirkan perubahan nyata di pasar tradisional, di sawah, atau di bengkel motor kecil di pinggir desa?
Kalau pemerintah sungguh ingin rakyat merasakan manfaatnya, dana itu seharusnya tidak berhenti di bank-bank besar. Ia harus menjelma menjadi akses kredit mikro yang adil, subsidi tepat sasaran, dan peluang usaha yang bisa digapai tanpa ribet. Tanpa itu semua, Rp 200 triliun hanya akan jadi angka kosong—megah di berita, riuh di medsos, tapi hampa di perut rakyat (***)
.webp)
