 |
| Pandangan Redaksi Banyuasin Pos |
Keputusan Fraksi Nasdem yang meminta agar gaji, tunjangan, dan fasilitas Ahmad Sahroni serta Nafa Urbach dihentikan selama berstatus nonaktif adalah langkah yang patut diapresiasi. Di tengah sorotan publik terhadap gaya hidup dan pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR, sikap tegas ini menjadi sinyal bahwa partai politik tidak bisa lagi menutup mata atas tekanan moral masyarakat.
Namun demikian, keputusan ini juga membuka perdebatan besar: apakah partai politik memiliki ruang untuk mendesak penghentian hak keuangan anggota dewan, sementara regulasi DPR sendiri masih memberikan celah? Inilah ujian bagi DPR sebagai lembaga yang seharusnya menjadi teladan, bukan sekadar menikmati hak tanpa melaksanakan kewajiban.
Publik tentu menilai ketidakseimbangan antara status “nonaktif” dengan hak finansial yang tetap berjalan. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak menjalankan fungsi legislasi masih bisa menerima gaji dan tunjangan penuh? Pertanyaan inilah yang membuat wacana penghentian hak keuangan jadi relevan, bukan sekadar urusan internal partai.
Bagi Nasdem, sikap ini bisa menjadi batu uji: apakah mereka konsisten menegakkan integritas hingga akhir, atau sekadar merespons badai kritik sesaat? Jika konsisten, maka partai ini berpotensi mendapat simpati publik. Jika tidak, masyarakat akan melihatnya hanya sebagai manuver politik belaka.
Dari sisi yang lebih luas, kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi DPR untuk meninjau ulang aturan internal. Pasal yang membolehkan anggota nonaktif tetap menerima gaji dan tunjangan jelas tidak sesuai dengan rasa keadilan publik. Revisi tata tertib DPR menjadi kebutuhan mendesak agar parlemen tidak terkesan lebih melindungi kepentingan anggotanya daripada aspirasi rakyat.
Akhirnya, redaksi memandang bahwa desakan Nasdem adalah langkah awal yang baik, tetapi harus ditindaklanjuti dengan konsistensi politik dan reformasi aturan di DPR. Publik sudah terlalu lama kecewa dengan perilaku wakil rakyat. Saatnya DPR membuktikan diri bukan hanya sebagai penerima fasilitas negara, melainkan benar-benar sebagai representasi rakyat yang siap menanggung konsekuensi atas sikap dan perbuatannya (***)
.webp)
