Kornas Sentil KPK: Bisa Pulangkan Nazaruddin, Tapi Takut Panggil Geng Medan

Gedung Merah Putih KPK 

Banyuasin Pos – Kritik keras kembali menghampiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini dianggap kehilangan tajinya ketika berhadapan dengan dugaan kasus korupsi yang melibatkan jaringan yang disebut sebagai “Geng Medan”.

Sorotan datang dari Kongres Rakyat Nasional (Kornas). Presidium Kornas, Sutrisno Pangaribuan, menilai KPK tidak cukup berani menelusuri kemungkinan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan orang-orang dekatnya dalam kasus proyek jalan di daerah tersebut.

“KPK bisa memulangkan Nazaruddin dari luar negeri, bisa ngotot memburu Harun Masiku, tapi ketika berhadapan dengan lingkaran kekuasaan di Medan seolah tumpul,” ujar Sutrisno dalam keterangan resminya, Sabtu (6/9/2025).

Ia menyinggung dua nama penting yang belum juga hadir ke gedung KPK meski sudah dipanggil, yakni Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin dan Dedy Rangkuti yang disebut sebagai kerabat dekat Bobby Nasution. Keduanya semestinya diperiksa terkait dugaan keterkaitan dengan tersangka Topan Ginting.

Menurut Kornas, KPK seperti kehilangan arah. Alih-alih fokus pada kasus besar yang menyedot perhatian publik, KPK justru disibukkan dengan perkara lain yang dianggap “remeh” atau sekadar sensasi. “Seolah-olah KPK kini ikut arus infotainment, siapa yang ramai di publik itu yang dipanggil,” kritik Sutrisno.

Ia mencontohkan pemanggilan selebgram Lisa Mariana saat berseteru dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, atau pemanggilan sejumlah kepala daerah hanya karena ada tekanan opini massa. Bagi Kornas, hal ini menunjukkan KPK lebih reaktif ketimbang proaktif.

Lebih jauh, Sutrisno menyebut lemahnya KPK menjadi salah satu pemicu munculnya aksi-aksi protes masyarakat di berbagai daerah. “Ketika kasus besar diperkecil, ketika kasus lama diungkit-ungkit hanya untuk pencitraan, rakyat jadi muak,” tambahnya.

Kornas mendesak agar KPK kembali pada jati dirinya: tegas, berani, dan independen. Tanpa itu, publik akan makin kehilangan kepercayaan. “KPK harus membuktikan keberanian, bukan hanya jadi penonton di tengah praktik korupsi yang merajalela,” pungkas Sutrisno (***)