 |
| KH Yahya Cholil Staquf (Kakak bekas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas) |
Banyuasin Pos – Polemik dugaan korupsi kuota haji kembali menyeret nama besar di lingkaran Nahdlatul Ulama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk meminta keterangan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya.
Ia bukan sosok asing dalam pusaran isu ini. Selain menjabat sebagai pucuk pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia, Gus Yahya juga merupakan kakak kandung bekas Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa setiap saksi yang dipanggil bergantung pada kebutuhan penyidikan. “Siapa pun bisa dipanggil. Kita melihat dulu bagaimana proses penelusuran aliran dananya,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, fokus penyidik saat ini adalah melacak jejak uang hasil korupsi. Prinsip yang digunakan adalah follow the money — mengikuti aliran dana yang diduga menyimpang dari jalur semestinya.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menambahkan bahwa pelibatan ormas keagamaan, termasuk PBNU, bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan lembaga. “Kami hanya ingin memastikan dana publik bisa kembali, agar kerugian negara dapat dipulihkan,” tegasnya.
Namun, di internal PBNU sendiri, suara resah mulai terdengar. KH Abdul Muhaimin, salah satu pengurus, meminta KPK segera menetapkan tersangka. “Lambannya penanganan kasus ini membuat nama baik PBNU ikut tercoreng, padahal lembaga secara institusi tidak terlibat,” ujarnya.
Kasus kuota haji yang menyeruak sejak tambahan 20 ribu jemaah diberikan Arab Saudi pada 2023–2024 ini memang terus jadi buah bibir. Banyak pihak menilai, selain soal hukum, kasus ini juga menyentuh dimensi kepercayaan publik pada pengelolaan ibadah haji—sesuatu yang sangat sensitif bagi umat.
Kini, bola panas ada di tangan KPK. Publik menanti apakah nama-nama besar akan benar-benar dipanggil, atau kasus ini kembali larut dalam kabut panjang penyelidikan (***)
