Puluhan ribu buruh, termasuk 10.000 dari Jabodetabek, akan turun ke jalan depan Gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025 menuntut kenaikan upah minimum 2026 hingga 10,5% serta penghapusan outsourcing dan reformasi ketenagakerjaan demi keadilan dan kesejahteraan pekerja.
![]() |
Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Foto: Partai Buruh. |
Jakarta, Banyuasin Pos — Sekitar 10.000 buruh dari kawasan Jabodetabek diperkirakan akan memadati depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta pada 28 Agustus 2025 mendatang. Aksi besar-besaran ini merupakan bagian dari gerakan serentak yang melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia dengan tuntutan utama kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen.(20/8/25)
Aksi yang dipimpin oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diketuai Said Iqbal, direncanakan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Di Jabodetabek sendiri, massa buruh akan fokus di dua titik strategis yakni depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan Jakarta.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan bahwa aksi tersebut diberi nama HOSTUM, singkatan dari "Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah." Aksi ini bukan sekadar menuntut kenaikan upah, tetapi juga menolak praktik outsourcing yang dianggap merugikan buruh serta menyoroti ketidakadilan dalam sistem ketenagakerjaan yang menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam menghapus sistem kerja kontrak dan outsourcing.
Dalam aksi tersebut, buruh menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu penghapusan sistem outsourcing dan penolakan upah murah, penghentian pemutusan hubungan kerja dengan pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan termasuk kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penghapusan pajak atas pesangon, tunjangan hari raya (THR), dan jaminan hari tua (JHT), pengesahan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa omnibus law, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk mendesain ulang sistem pemilu 2029 agar lebih adil dan demokratis.
Aksi buruh ini juga akan menyebar ke sejumlah daerah industri dan ibu kota provinsi besar di seluruh Indonesia, seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Papua, Maluku, dan lainnya. Jika semakin banyak serikat pekerja bergabung, jumlah peserta aksi diperkirakan bisa mencapai ratusan ribu orang.
Said Iqbal menegaskan bahwa aksi ini adalah aksi damai untuk menyampaikan aspirasi buruh secara nasional dan menuntut keadilan dalam berbagai aspek ketenagakerjaan serta peningkatan kesejahteraan buruh Indonesia.(***)