 |
| Suasana Mako Brimob Kwitang di geruduk massa ojol Jum'at malam (28/08/25). Dok. Istimewa |
Jakarta, Banyuasin Pos — Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 20 tahun, meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan taktis milik Brigade Mobil (Brimob) Polri. Kejadian itu berlangsung pada Kamis malam (28/8/2025) di sekitar Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ketika aparat sedang melakukan pembubaran massa demonstrasi di depan Gedung DPR RI yang memanas.(29/8/2025/)
Irjen Abdul Karim, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, menyampaikan bahwa tujuh anggota Brimob yang berada dalam kendaraan tersebut telah ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Markas Brimob Polda Metro Jaya. Proses investigasi juga akan melibatkan pihak independen guna memastikan akuntabilitas atas insiden tragis ini.
Beberapa video yang beredar di media sosial menunjukkan momen kendaraan rantis Brimob melaju dengan kecepatan tinggi sambil menyalakan sirine, lalu menabrak serta melindas Affan yang tidak dapat menghindar. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan. Selain itu, ada satu korban luka berat yang kini sedang menerima perawatan di rumah sakit.
Menurut Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), tindakan pengejaran oleh kendaraan Brimob ini tidak sesuai prosedur keamanan karena pengemudi ojol bukan termasuk ancaman terhadap objek vital seperti Gedung DPR. Oleh karena itu, IPW menuntut agar pelaku dari kejadian tersebut diproses secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menegaskan komitmen untuk menindak anggota yang terbukti melanggar aturan sesuai aturan yang berlaku.
Kecelakaan ini memicu reaksi dari komunitas pengemudi ojek online yang melakukan aksi protes ke markas Brimob di Jakarta untuk meminta kejelasan dan pertanggungjawaban.
Sugeng Teguh Santoso juga mengingatkan bahwa kematian pengemudi ojol tersebut bisa memicu kemarahan yang lebih luas dari masyarakat terhadap aparat kepolisian dan pemerintah. Oleh karena itu, ia mendorong agar evaluasi pengamanan objek vital DPR RI dilaksanakan secara profesional dan proporsional agar tidak terjadi tindakan berlebihan yang menyebabkan cedera fisik atau kematian baik pada massa aksi maupun aparat keamanan.(***)
.webp)
