 |
| Thomas Trikasih Lembong |
Banyuasin Pos - Abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) memicu kehebohan besar di media sosial, terutama di platform X (sebelumnya Twitter). Dalam waktu singkat, nama Tom Lembong melesat menjadi trending topic nasional dengan lebih dari 36.000 unggahan yang membahasnya. Banyak tokoh masyarakat, aktivis, hingga warganet biasa mengungkapkan pandangan mereka, sebagian besar menyambut kebijakan tersebut dengan sukacita, namun tidak sedikit pula yang menyuarakan kritik.
Muhammad Said Didu termasuk di antara tokoh publik yang memberikan apresiasi terbuka kepada Presiden Prabowo. Ia menyebut abolisi sebagai langkah luar biasa, mengingat tindakan tersebut jarang diberikan oleh Presiden. Dalam unggahannya, ia menegaskan perbedaan antara abolisi dan amnesti—bahwa abolisi berarti menghapus seluruh proses hukum, bukan sekadar mengampuni tindak pidana yang telah dilakukan. Hal ini, menurutnya, mencerminkan kesadaran Presiden bahwa ada ketidakadilan dalam proses hukum yang menimpa Tom Lembong.
Namun, tidak semua pihak menganggap abolisi ini cukup untuk menutup kasus. Tokoh seperti Geisz Chalifah menyatakan bahwa meskipun Tom diberi abolisi, kejahatan hukum terhadapnya tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ia menilai tindakan kriminalisasi terhadap Tom merupakan bukti adanya rekayasa yang tidak bisa begitu saja dihapus dengan pengampunan dari negara. Dalam narasinya, abolisi bukan akhir, melainkan awal untuk mengusut dalang di balik kasus ini.
Postingan lainnya dari akun @siregar_najeges bahkan menyebut bahwa Tom Lembong seharusnya dibebaskan tanpa perlu abolisi karena dari awal tidak bersalah. Ia menyindir aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, yang patut diperiksa karena dianggap melakukan penahanan tanpa dasar kuat. Sementara itu, Sarah Tresnowati, seorang tokoh publik lainnya, menyuarakan kemarahan atas "9 bulan 3 hari" masa pemisahan Tom dari keluarganya. Ia bahkan menyebut nama Presiden Jokowi sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas perekayasaan kasus tersebut.
Momentum pembebasan Tom Lembong menjadi momen haru. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang sejak awal mendampingi Tom secara moral, tampak hadir di Rutan Cipinang bersama istri Tom dan kuasa hukumnya. Momen ini menjadi viral, memperlihatkan Anies yang menyambut Tom di depan rutan, disambut isak tangis keluarga dan pendukung. Sejumlah warganet menggambarkan momen ini sebagai simbol kemenangan keadilan atas kezaliman.
Meski telah bebas, kasus Tom Lembong menyisakan banyak pertanyaan publik mengenai dugaan kriminalisasi tokoh-tokoh tertentu dan potensi penyalahgunaan hukum. Perdebatan soal abolisi vs amnesti, serta peran Presiden dalam membatalkan proses hukum, juga kembali menjadi sorotan. Abolisi ini bukan hanya tentang pembebasan seorang tokoh, melainkan juga simbol pergeseran kuasa, pembalasan atas ketidakadilan, dan sinyal politik di era pemerintahan baru.
Dengan perbincangan yang terus bergulir deras di ruang publik, kasus Tom Lembong tampaknya akan menjadi preseden penting dalam diskursus hukum dan politik Indonesia ke depan—tentang siapa yang bisa dikriminalkan, siapa yang bisa dibebaskan, dan siapa yang akan bertanggung jawab (***)
