Ambalat Memanas! Malaysia Ngotot Ubah Nama, Prabowo Tetap Pilih Damai

Peta wilayah perairan Blok Ambalat yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. (Foto: Google Maps)

Banyuasin Pos – Polemik penamaan wilayah maritim yang selama ini dikenal Indonesia sebagai Laut Ambalat kembali memanas. Malaysia bersikeras menyebutnya Laut Sulawesi, merujuk pada peta versi mereka dan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002.

Penegasan itu datang langsung dari Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, dalam sidang Dewan Rakyat pada 5 Agustus 2025. Ia meminta agar pemerintahnya tidak menggunakan istilah Ambalat karena dianggap memperkuat klaim Indonesia atas blok ND-6 dan ND-7 yang kaya minyak. “Setiap terminologi harus mencerminkan posisi kedaulatan Malaysia,” tegasnya, sebagaimana tertuang dalam pernyataan resmi Kemenlu Malaysia, Sabtu (9/8/2025).

Malaysia mengandalkan putusan ICJ terkait Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai dasar posisi mereka. Meski putusan itu tidak langsung menetapkan batas laut, Kuala Lumpur menganggapnya sebagai penguat klaim maritim di wilayah tersebut, sejalan dengan Peta Baru 1979 yang memasukkan Ambalat ke dalam peta mereka. Sementara Indonesia merujuk pada peta batas wilayah 1969 dan Continental Shelf Agreement Indonesia–Malaysia tahun yang sama, yang menegaskan Ambalat berada di dalam kedaulatan RI.

Foto: Ilustrasi saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Menara Kembar Petronas. (Laily Rachev - Biro Pers Setpres) 

Meski sengketa ini sudah berlangsung lama, Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sempat sepakat pada Juni 2025 untuk mencari solusi lewat mekanisme pengelolaan bersama (joint development). “Apa pun yang ditemukan di laut itu, akan kita eksploitasi bersama demi kepentingan kedua negara,” ujar Prabowo di Istana Merdeka kala itu.

Usai Malaysia kembali menolak istilah Laut Ambalat, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mencari jalan penyelesaian yang damai. “Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai,” ujarnya di Bandung, Kamis (7/8/2025), sembari menekankan pentingnya iktikad baik dari kedua belah pihak.

Sementara itu, Anwar Ibrahim dari pihak Malaysia tetap menegaskan sikapnya. Dalam kunjungan ke Sabah, ia menyatakan komitmen untuk melindungi setiap jengkal wilayah Sabah, termasuk perairan yang dipersengketakan. “Kami akan mempertahankan prinsip ini dan membela Sabah atas nama pemerintah federal,” tandanya (***)