 |
| Prof. Dr. Mahfud MD |
Mahfud MD menegaskan bahwa mekanisme plea bargaining dalam hukum pidana tidak boleh dipahami sebagai jalan pintas menyelesaikan perkara. Plea bargaining adalah proses pengakuan bersalah oleh terdakwa yang disertai kesepakatan tertentu, seperti keringanan tuntutan, yang hanya sah apabila disetujui dan disahkan oleh hakim. Peran hakim, menurut Mahfud, menjadi benteng utama agar kesepakatan tersebut tetap berada dalam kerangka keadilan.
Selain plea bargaining, Mahfud juga menyoroti konsep restorative justice. Mekanisme ini menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman. Dalam praktiknya, restorative justice memungkinkan penyelesaian perkara tertentu di luar persidangan dengan kesepakatan para pihak, sepanjang memenuhi syarat hukum yang ketat.
Namun, Mahfud mengingatkan bahwa kedua mekanisme tersebut menyimpan risiko besar apabila tidak diawasi dengan serius. Ia menekankan perlunya kehati-hatian agar plea bargaining dan restorative justice tidak berubah menjadi ruang tawar-menawar perkara yang berujung pada praktik jual-beli kasus oleh oknum aparat penegak hukum.
Menurut Mahfud, persoalan ini bukan sekadar masalah teknis penegakan hukum, melainkan menyangkut kepentingan negara. Hukum pidana adalah instrumen negara untuk menjaga keadilan dan ketertiban, sehingga tidak boleh direduksi menjadi transaksi yang mencederai kepercayaan publik.
Peringatan tersebut disampaikan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 sejak awal Januari 2025. Dua regulasi baru ini menggantikan hukum pidana warisan kolonial dan membuka era baru sistem peradilan pidana nasional, yang menuntut integritas tinggi dalam penerapannya.
