![]() |
| Sehari setelah pelantikan besar-besaran pejabat Eselon II, Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani langsung memberikan pengarahan tegas kepada pejabat baru. Ia menegaskan rotasi jabatan dilakukan tanpa titipan, murni berdasar kinerja dan kebutuhan organisasi. Dok: Istimewa |
Ia menjelaskan, kebijakan rotasi pejabat merupakan bagian dari strategi penyegaran birokrasi dan percepatan pembangunan daerah. Langkah ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antar-OPD agar pelaksanaan program prioritas berjalan lebih efektif.
“Pekerjaan pemerintah tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi lintas dinas agar target pembangunan Banyuasin Bangkit, Adil, dan Sejahtera dapat tercapai dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Askolani meminta pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi, membangun komunikasi internal yang baik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, jabatan bukanlah penghargaan, tetapi amanah yang menuntut tanggung jawab besar. Ia juga menekankan pentingnya integritas dan loyalitas dalam bekerja. “Saya ingin seluruh pejabat bekerja dengan hati, bukan karena ingin jabatan. Tunjukkan kinerja terbaik untuk masyarakat Banyuasin,” tambahnya.
Kegiatan pengarahan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., bersama para Kepala OPD, Staf Ahli Bupati, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Rotasi pejabat Eselon II ini menjadi langkah lanjutan setelah Bupati Askolani menerbitkan Keputusan Nomor 821/0842/KPTS/BKPSDM/2025 tertanggal 20 Oktober 2025, yang memuat daftar pejabat baru di berbagai posisi strategis. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, serta berorientasi pelayanan publik.
Dengan gaya kepemimpinan yang tegas namun terbuka, Askolani menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen mewujudkan Banyuasin yang semakin Bangkit, Adil, dan Sejahtera melalui 7 Program Prioritas dan 12 Gerakan Bersama Masyarakat.(***)



