 |
| Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana |
Banyuasin Pos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan pemerintah belakangan ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Bukan soal menu yang disajikan, melainkan peralatan makan berupa ompreng impor asal China yang dipertanyakan kehalalannya.
Isu ini merebak cepat di media sosial hingga menimbulkan keresahan di lapangan. Bahkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ada satu kecamatan di Sulawesi Utara yang menolak menerima program MBG akibat polemik tersebut.
“Warga resah karena yang dipermasalahkan bukan makanannya, tetapi wadahnya. Mereka khawatir kehalalannya,” jelas Dadan di Jakarta, Senin (8/9).
Kekurangan Produksi Dalam Negeri
Pemerintah sebenarnya sudah memetakan kebutuhan ompreng sejak tahun lalu. Hasilnya, terdapat defisit besar antara kebutuhan dan kemampuan produksi dalam negeri. Menurut Dadan, program ini memerlukan tambahan sekitar 70 juta unit ompreng. Sementara, kapasitas produsen lokal baru sanggup menyediakan sekitar 10 juta unit per bulan.
Untuk menutup kekurangan tersebut, Kementerian Perdagangan akhirnya membuka pintu impor. “Kalau tidak, program yang sudah ditunggu jutaan anak sekolah bisa terganggu,” imbuhnya.
Audit Halal ke China
Di tengah kekhawatiran publik, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan akan turun tangan. Kepala BPJPH Haikal Hassan menegaskan pihaknya akan mengirim tim audit langsung ke pabrik di China.
“Kami tidak ingin hanya mendengar isu. Semua harus diperiksa sampai ke dapur produksinya. Mulai dari bahan, proses, hingga penyajian, semua harus halal,” tegas Haikal.
Ia juga menambahkan bahwa jaminan halal tidak hanya berlaku pada makanan, tetapi juga seluruh rantai pasok program MBG. Bahkan, kepala dapur di setiap lokasi penyajian diwajibkan menjadi penyelia halal yang bertugas mengawasi aktivitas harian.
Komitmen Gunakan Produk Lokal
Meski impor menjadi jalan keluar sementara, BGN menegaskan bahwa pengadaan melalui anggaran negara di masa depan akan memprioritaskan produk dalam negeri. “Untuk daerah 3T dan sekolah-sekolah binaan BGN, kami sudah instruksikan agar menggunakan produk lokal,” kata Dadan.
Langkah ini diharapkan mampu menenangkan masyarakat sekaligus mendorong industri dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan besar program MBG.
Bagi pemerintah, keberhasilan program makan gratis bukan hanya soal mengenyangkan perut anak sekolah, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat. Dan di tengah keresahan publik, kepastian halal menjadi kunci agar tujuan mulia program ini tidak terganggu (***)
.webp)
