Belum Sehari Menjabat, Menkeu Purbaya Sudah Tuai Sorotan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa  

Banyuasin Pos – Baru satu hari duduk di kursi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, nama Purbaya Yudhi Sadewa langsung menjadi perbincangan hangat. Bukan karena gebrakan kebijakan, melainkan pernyataan kontroversialnya terkait tuntutan 17+8 yang sebelumnya digaungkan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil.

Saat ditemui usai pelantikan di Istana Presiden, Senin (8/9), Purbaya menanggapi ringan tuntutan itu. Ia menyebut, aspirasi yang ramai diperjuangkan lewat demonstrasi besar-besaran di akhir Agustus lalu hanyalah suara dari “sebagian kecil rakyat”. Ucapannya sontak memicu reaksi keras, mengingat di balik tuntutan tersebut ada luka, duka, hingga kehilangan nyawa para demonstran.

Purbaya beralasan, kegelisahan publik akan mereda bila ekonomi tumbuh lebih cepat. “Kalau pertumbuhan bisa 6 sampai 7 persen, orang akan sibuk bekerja, makan enak, dan tidak lagi turun ke jalan,” ujarnya dengan nada optimis. Pernyataan ini, meski dimaksudkan sebagai semangat kerja, justru dinilai menyinggung perjuangan kelompok sipil yang telah menyusun 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang untuk pemerintah.

Di sisi lain, Purbaya mengaku membawa pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto agar segera mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. “Instrumen yang ada di Kemenkeu akan kami maksimalkan,” tegasnya. Namun, publik menilai tantangan yang dihadapinya jauh lebih kompleks ketimbang sekadar angka pertumbuhan.

Koalisi masyarakat sipil menilai, ucapan sang Menkeu baru bisa menambah jurang ketidakpercayaan. Pasalnya, isi tuntutan 17+8 tidak melulu soal ekonomi, tapi juga menyentuh persoalan serius seperti penghentian tindakan represif aparat, transparansi anggaran, hingga reformasi DPR dan partai politik.

Kini, bola panas berada di tangan Purbaya. Publik menunggu, apakah ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak sekadar “menteri kagetan”, melainkan pejabat yang benar-benar mendengar suara rakyat dan bekerja untuk kepentingan mereka.

Isi Tuntutan 17+8 Rakyat

17 Tuntutan Mendesak (deadline 5 September 2025):

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan dan korban aksi 25–31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran negara
5. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah
6. Pecat atau beri sanksi kader parpol yang tidak etis
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader parpol dalam dialog publik
9. Bebaskan semua demonstran yang ditahan
10. Hentikan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. Tegakkan disiplin internal TNI, jangan ambil alih fungsi Polri
14. TNI tidak boleh masuk ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh soal upah murah dan outsourcing

8 Tuntutan Jangka Panjang (hingga 31 Agustus 2026):

1. Reformasi DPR besar-besaran; audit dan perketat syarat keanggotaan
2. Reformasi partai politik, termasuk laporan keuangan terbuka
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI sepenuhnya kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi & ketenagakerjaan, termasuk PSN dan UU Ciptaker