 |
| Obrolan Kaum Marjinal |
Sore itu, seperti biasa, Mang Midun, Jek Pakis, dan Mak Irah berkumpul di bawah pohon beringin. Tempat itu sudah lama menjadi ruang sidang tidak resmi rakyat kecil. Tidak ada palu hakim, tidak ada mikrofon, hanya kopi hitam, gorengan, dan pendapat yang keluar tanpa sensor. Kali ini yang dibahas bukan harga cabai atau jalan berlubang, melainkan dua kabar besar yang datang hampir berurutan: Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.
“Kalau begini terus, aku takut buka berita pagi-pagi,” kata Mang Midun sambil menuangkan kopi. “Baru selesai baca satu kasus, muncul kasus lain. Rasanya seperti nonton sinetron yang episodenya tidak pernah tamat.” Jek Pakis tertawa kecil. “Bedanya, kalau sinetron ada iklannya. Kalau ini yang banyak justru konferensi pers.”
Mak Irah yang baru datang dari pasar langsung ikut nimbrung. “Aku ini orang awam. Tidak ngerti pasal-pasal hukum. Tapi aku ngerti satu hal: kalau rakyat kecil salah seribu rupiah saja di warung, langsung ketahuan. Kok pejabat yang ngurus uang besar sering baru ketahuan setelah masalahnya besar?” Pertanyaan itu membuat ketiganya terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tertawa getir.
Menurut Jek Pakis, masalah terbesar bukan hanya soal kasus hukum itu sendiri. Yang lebih berat adalah dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. “Rakyat ini sebenarnya tidak minta pejabat jadi malaikat. Kami cuma berharap mereka tidak membuat malu jabatan yang mereka pegang. Soalnya yang rusak bukan cuma nama orangnya, tapi juga kepercayaan kepada pemerintah.” Mang Midun mengangguk setuju sambil memperhatikan pembeli yang lewat di depan warung.
“Kasihan juga Presiden,” ujar Mak Irah. “Baru mau fokus kerja, satu per satu anak buahnya malah berurusan dengan aparat penegak hukum.” Mang Midun tersenyum tipis. “Kalau di warungku ada dua karyawan ketahuan mencuri dalam waktu berdekatan, aku pasti langsung periksa semua laci. Bukan karena curiga pada semua orang, tapi karena ingin tahu di mana lubangnya.” Jek Pakis langsung menyahut, “Nah, itu namanya audit ala warung kopi.”
Menjelang magrib, obrolan mereka pun, berakhir. Pohon beringin tetap berdiri tenang, sementara tiga sahabat itu pulang dengan pikiran masing-masing. Mereka sepakat bahwa proses hukum harus berjalan adil dan objektif. Namun mereka juga berharap kasus-kasus seperti ini menjadi pelajaran bagi siapa pun yang diberi amanah. Sebab rakyat tidak terlalu peduli berapa banyak pidato yang disampaikan pejabat. Yang mereka lihat sederhana saja: ketika diberi kepercayaan, apakah amanah itu dijaga atau justru diperdagangkan (***)
