 |
| Desak Istana Copot Qodari dari Urusan Demo Mahasiswa, Pengamat: Bisa Memperkeruh Situasi! |
Banyuasin Pos – Polemik komunikasi pemerintah dengan kalangan mahasiswa kembali menjadi sorotan. Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menyarankan Istana untuk mengistirahatkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), Muhammad Qodari, dari tugas merespons tuntutan mahasiswa yang belakangan ramai disuarakan melalui berbagai aksi demonstrasi.
Menurut Jamiluddin, langkah tersebut penting dipertimbangkan agar komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa tidak semakin menemui jalan buntu. Ia menilai pendekatan yang digunakan saat ini justru berpotensi memperbesar ketegangan dan memperlebar jarak dialog.
Pernyataan itu muncul setelah Qodari menanggapi tuntutan sejumlah mahasiswa yang meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam keterangannya, Qodari menegaskan program tersebut tidak mungkin dihentikan karena merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang kini telah dijalankan dan dinilai memberi manfaat kepada masyarakat.
Namun, bagi Jamiluddin, respons tersebut kurang tepat jika disampaikan oleh pejabat yang memiliki tugas utama membangun komunikasi publik. Ia menilai jawaban yang bersifat penolakan tegas justru berisiko menutup ruang diskusi yang seharusnya tetap terbuka.
"Kalau sudah berpikir menang atau kalah, maka ruang lobi dan negosiasi otomatis tertutup," ujar Jamiluddin.
Ia menambahkan, komunikasi publik yang efektif semestinya tidak hanya berfokus pada mempertahankan kebijakan pemerintah, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara konstruktif.
Menurutnya, sikap yang terkesan menolak mentah-mentah tuntutan mahasiswa dapat memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar. Bahkan, bukan tidak mungkin jumlah peserta aksi akan terus bertambah jika mereka merasa suara mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.
"Respons seperti itu bisa membuat mahasiswa semakin bertahan pada tuntutannya. Bahkan, gerakan mereka berpotensi semakin meluas dengan dukungan yang terus bertambah," katanya.
Sebagai solusi, Jamiluddin mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertugas menjembatani komunikasi antara pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa. Tim tersebut diharapkan mampu merespons setiap tuntutan secara terbuka, dialogis, dan lebih empatik.
Ia juga menyarankan agar tim tersebut terdiri dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari pakar komunikasi, politik, psikologi, sosiologi hingga budaya. Dengan komposisi tersebut, pemerintah dinilai akan lebih mudah memahami dinamika sosial yang berkembang sekaligus menyusun respons yang lebih tepat sasaran.
Selain menyampaikan informasi kepada publik, tim itu juga diharapkan aktif membuka dialog langsung dengan masyarakat serta bekerja di bawah koordinasi Presiden.
"Setiap dialog yang dilakukan harus diikuti dengan kebijakan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa," tegasnya.
Jamiluddin meyakini pendekatan yang lebih terbuka dan mengedepankan empati akan membantu meredakan ketegangan. Ketika masyarakat merasa didengar dan dihargai, potensi eskalasi aksi demonstrasi dinilai dapat ditekan (***)
