 |
| Pandangan Redaksi Banyuasin Pos |
Perdebatan soal hewan kurban Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tampaknya bukan lagi sekadar soal jumlah sapi atau nilai anggaran. Yang membuat publik ramai justru terletak pada satu pertanyaan sederhana: apakah kurban yang dibiayai menggunakan APBN masih bisa disebut sebagai kurban pribadi?
Istana sudah memberikan penjelasan terbuka. Pemerintah menyebut sebanyak 1.098 ekor sapi premium disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia dengan sumber dana berasal dari APBN melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar. Penyalurannya juga tidak hanya kepada pemerintah daerah, tetapi juga pesantren, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat.
 |
| Grafis Banyuasin Pos |
Di satu sisi, banyak masyarakat melihat langkah itu sebagai bentuk perhatian negara terhadap rakyat menjelang Hari Raya Idul Adha. Tidak sedikit pula yang merasa terbantu, terutama daerah-daerah yang selama ini kesulitan mendapatkan hewan kurban dalam jumlah memadai. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, terlebih di daerah-daerah Melayu seperti Banyuasin, pemberian hewan kurban dari pemimpin memang sering dipandang sebagai simbol kedekatan antara penguasa dan rakyatnya.
Namun di sisi lain, kritik publik juga dapat dipahami. Sebab selama ini masyarakat terbiasa melihat kurban sebagai ibadah personal. Ada unsur pengorbanan harta pribadi di dalamnya. Ketika sumber dananya berasal dari negara, muncul pertanyaan etis sekaligus keagamaan: apakah itu masih kurban atas nama pribadi presiden, atau sebenarnya program bantuan sosial negara yang dibungkus momentum Idul Adha?
Dalam Islam, kurban bukan hanya soal menyembelih hewan. Ada dimensi niat, kepemilikan harta, dan keikhlasan pribadi. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa hewan kurban idealnya berasal dari harta milik orang yang berkurban. Karena itu, jika sapi dibeli menggunakan uang negara, maka statusnya lebih dekat kepada sedekah, hibah, atau bantuan sosial keagamaan, bukan kurban pribadi dalam pengertian fikih yang lazim dipahami masyarakat.
Di sinilah sebenarnya duduk persoalannya. Bukan pada boleh atau tidaknya negara membantu rakyat melalui distribusi sapi. Itu sah-sah saja, bahkan bisa menjadi kebijakan sosial yang baik. Persoalannya terletak pada cara publik memaknai dan cara pemerintah menjelaskan kepada masyarakat. Ketika komunikasi tidak terang sejak awal, ruang tafsir menjadi liar. Sebagian menganggap itu ibadah pribadi presiden, sementara sebagian lain melihatnya sebagai penggunaan uang negara untuk pencitraan politik.
Padahal dalam tradisi Islam sendiri, kejelasan niat dan keterbukaan memiliki posisi penting. Sesuatu yang berasal dari kas negara sebaiknya dijelaskan apa adanya sebagai bantuan negara kepada masyarakat dalam rangka menyambut Idul Adha. Dengan begitu, publik tidak merasa ada batas yang kabur antara ibadah personal dan fasilitas negara.
Kita juga perlu jujur mengakui bahwa masyarakat Indonesia hari ini semakin kritis terhadap penggunaan APBN. Di tengah kondisi ekonomi yang masih berat bagi sebagian warga, setiap penggunaan uang negara akan selalu diperhatikan secara detail. Apalagi jika menyangkut angka yang besar. Kritik semacam itu bukan berarti masyarakat anti terhadap sedekah atau anti terhadap simbol keagamaan, melainkan karena publik ingin ada transparansi dan batas yang jelas antara uang pribadi pejabat dan uang negara.
Sebaliknya, masyarakat juga perlu melihat persoalan ini secara lebih tenang. Tidak semua kebijakan yang menggunakan APBN otomatis salah. Negara memang memiliki fungsi sosial, termasuk membantu masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Sejak lama pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan rumah ibadah, kegiatan keagamaan, hingga bantuan sosial pada momentum hari besar agama.
Karena itu, polemik ini seharusnya menjadi pelajaran penting tentang sensitivitas publik dan pentingnya komunikasi negara. Dalam urusan agama, masyarakat Indonesia sangat peka terhadap persoalan niat dan simbol. Sedikit saja muncul kesan pencampuran antara ibadah pribadi dan fasilitas negara, perdebatan akan cepat membesar.
Idul Adha sendiri mengajarkan tentang keikhlasan dan pengorbanan. Nilai terbesarnya bukan terletak pada mahalnya sapi atau besarnya angka anggaran, melainkan pada kejujuran hati dan ketulusan berbagi. Dan dalam kehidupan bernegara, ketulusan itu juga perlu hadir dalam bentuk keterbukaan kepada rakyat (***)
