Indonesia Tak Kirim Delegasi ke Pemakaman Ayatollah Khamenei, Dino Patti Djalal Pertanyakan Sikap Diplomasi RI

BANYUASIN POS – Keputusan Pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan delegasi resmi untuk menghadiri prosesi penghormatan terakhir dan pemakaman Ayatollah Ali Khamenei menuai sorotan dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal. Melalui unggahan di media sosial, Dino mempertanyakan alasan di balik absennya perwakilan resmi Indonesia dalam momen yang dinilai memiliki makna diplomatik penting bagi hubungan Jakarta dan Teheran.

Dalam tulisannya, Dino mengungkapkan bahwa Iran merupakan salah satu sahabat lama Indonesia yang selama ini menjalin hubungan baik tanpa catatan konflik berarti. Menurutnya, kehadiran delegasi resmi Indonesia seharusnya menjadi simbol penghormatan terhadap hubungan bilateral sekaligus menunjukkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal mengusung prinsip bebas dan aktif.

Dino juga menilai ketidakhadiran delegasi resmi Indonesia berpotensi menimbulkan kesan kurang menghargai undangan yang telah disampaikan Pemerintah Iran. Ia menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, berbagai upaya diplomatik dari pihak Iran untuk mengundang Indonesia tidak memperoleh tanggapan sebagaimana diharapkan. Pada akhirnya, Indonesia hanya diwakili oleh Duta Besar RI di Teheran.

Dalam unggahannya, Dino membandingkan sikap Indonesia dengan sejumlah negara lain yang mengirimkan pejabat tinggi, bahkan kepala negara, untuk menghadiri prosesi tersebut. Ia menyebut beberapa negara seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Pakistan, Kazakhstan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia hingga Bangladesh mengirimkan delegasi resmi sebagai bentuk penghormatan diplomatik kepada Iran.

Menurut Dino, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia justru menjadi satu-satunya negara besar yang tidak mengirimkan utusan resmi tingkat menteri ataupun pejabat tinggi. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi identitas diplomasi Indonesia.

Ia kemudian mengajukan dua kemungkinan penyebab keputusan tersebut. Pertama, apakah Indonesia sengaja menghindari langkah yang berpotensi menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Kedua, apakah absennya delegasi resmi lebih disebabkan oleh persoalan koordinasi dan pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Dino bahkan menyinggung bahwa apabila memang tidak memungkinkan mengirim Menteri Luar Negeri, setidaknya Indonesia dapat mengutus pejabat lain, seperti Wakil Menteri Luar Negeri yang membidangi urusan dunia Islam. Dengan demikian, menurutnya, pesan persahabatan Indonesia kepada Iran tetap dapat tersampaikan tanpa mengubah posisi politik luar negeri Indonesia.

Meski demikian, hingga kini pemerintah belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan tidak dikirimkannya delegasi tingkat tinggi ke Teheran. Karena itu, pandangan yang disampaikan Dino Patti Djalal masih merupakan opini pribadi yang mencerminkan perspektifnya sebagai mantan diplomat senior Indonesia, dan bukan pernyataan resmi pemerintah.

Perdebatan mengenai langkah diplomatik tersebut pun memunculkan diskusi lebih luas di ruang publik mengenai bagaimana prinsip politik luar negeri bebas aktif diterapkan dalam situasi geopolitik yang semakin kompleks. Di tengah meningkatnya dinamika hubungan internasional, konsistensi sikap diplomasi Indonesia diperkirakan akan terus menjadi perhatian berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri (***)