 |
| Infografis Antrean BBM Bersubsidi Jadi Sorotan, Bupati Askolani Siap Kawal Distribusi Hingga Tepat Sasaran |
Banyuasin Pos – Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang belakangan ramai dikeluhkan masyarakat akhirnya mendapat perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyatakan siap mengawal penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tertib, tepat sasaran, dan tidak lagi memicu kemacetan di berbagai daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, SH., MH usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelesaian Antrean Pengisian BBM Bersubsidi yang dipimpin langsung Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara virtual melalui Zoom Meeting.
Dalam rapat itu, Bupati Askolani didampingi Asisten III yang juga Plt. Kepala Dinas Perhubungan Banyuasin Ir. Zakirin, S.P., M.M., CGCAE, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan H. Adam Ibrahim, S.E., M.Si., serta Plt. Kepala Dinas Kominfo-SP Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M.
Rakor digelar menyusul meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Sumatera Selatan. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga menghambat aktivitas masyarakat, distribusi barang, hingga roda perekonomian di sejumlah wilayah.
Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa penyelesaian persoalan BBM bersubsidi tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja. Menurutnya, diperlukan kolaborasi erat antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina, aparat penegak hukum, serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar distribusi Biosolar maupun Pertalite benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Pengawasan harus diperkuat agar subsidi negara tidak dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Distribusi BBM harus tepat sasaran," tegas Herman Deru dalam rapat koordinasi tersebut.
Selain memperkuat pengawasan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mengusulkan perubahan mekanisme penyaluran kuota BBM bersubsidi. Skema yang diusulkan yakni pembagian kuota yang lebih rinci hingga ke masing-masing SPBU, khususnya pada wilayah yang selama ini kerap mengalami kekurangan pasokan.
Usulan tersebut diharapkan mampu mengurangi penumpukan antrean kendaraan sekaligus membuat distribusi BBM lebih merata di seluruh daerah. Sementara itu, pengaturan teknis mengenai tata kelola distribusi tetap menjadi kewenangan BPH Migas sesuai regulasi yang berlaku.
Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam memastikan program subsidi energi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Pemkab Banyuasin juga menyatakan siap mendukung langkah-langkah pengawasan di lapangan sehingga distribusi BBM bersubsidi dapat berlangsung lebih efektif, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan.
Dengan pengawasan yang semakin diperketat dan koordinasi lintas instansi yang terus diperkuat, diharapkan persoalan antrean panjang di SPBU dapat segera teratasi sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan aktivitas ekonomi dapat berjalan tanpa hambatan (***)
