 |
| Pendukung Houthi berkumpul di Sana'a |
Ada satu hal yang sering luput ketika orang membicarakan konflik Yaman: sebuah negara bisa tetap berdiri di atas peta, tetapi kehilangan kemampuan untuk memerintah dirinya sendiri. Yaman masih diakui sebagai satu negara, memiliki ibu kota bernama Sana'a, dan mempunyai pemerintahan yang diakui secara internasional. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih rumit. Kelompok Houthi menguasai Sana'a dan sebagian besar wilayah barat laut, sementara Dewan Kepemimpinan Presiden menghadapi keterbatasan dalam mengendalikan wilayah, menyatukan kekuatan bersenjata, dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Di tengah keadaan seperti itu, Arab Saudi dan Iran hadir dengan kepentingan masing-masing. Pertanyaannya, apakah Yaman sedang berjuang menyelesaikan persoalan negaranya sendiri, atau telah berubah menjadi arena pertarungan kepentingan kekuatan regional?
Persoalan tersebut tidak muncul dalam satu malam. Penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan pada 1990 pernah menghadirkan harapan bahwa perbedaan sejarah dan politik dapat disatukan dalam satu negara. Akan tetapi, penyatuan formal tidak otomatis menghapus ketidakpuasan, persaingan elite, dan persoalan pembagian kekuasaan. Ketika gelombang pergolakan politik melanda dunia Arab pada 2011, pemerintahan Yaman ikut terguncang. Transisi politik yang diharapkan membawa pembaruan justru menghadapi berbagai hambatan. Pada 2014, kelompok Houthi merebut Sana'a, dan setahun kemudian Arab Saudi memimpin intervensi militer untuk mendukung pemerintahan yang diakui secara internasional. Sejak itu, konflik semakin sulit dihentikan. Pengalaman Yaman memperlihatkan bahwa perubahan pemerintahan tanpa kesepakatan politik yang kuat dapat membuka jalan bagi pertarungan baru, terutama ketika institusi negara belum mampu menampung kepentingan berbagai kelompok.
Hari ini, pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memerintah Yaman tidak bisa dijawab hanya dengan menyebut nama presiden atau lokasi kantor pemerintahan. Kelompok Houthi memiliki kendali nyata atas wilayah yang mereka kuasai, termasuk Sana'a, dan menjalankan struktur kekuasaan sendiri. Sebaliknya, Dewan Kepemimpinan Presiden memperoleh pengakuan internasional, tetapi pengakuan itu tidak berarti memiliki kekuasaan efektif atas seluruh wilayah Yaman. Pemerintahan tersebut juga harus berhadapan dengan kelompok-kelompok bersenjata dan kekuatan politik yang memiliki agenda berbeda. Di wilayah selatan, misalnya, terdapat kelompok yang menginginkan otonomi lebih luas, bahkan pemisahan diri. Keadaan ini menimbulkan persoalan mendasar: bagaimana sebuah negara dapat membangun pemerintahan yang kuat apabila kekuasaan politik dan senjata tersebar di antara kelompok-kelompok yang belum memiliki kesepakatan mengenai masa depan bersama? Selama pertanyaan itu belum terjawab, pemulihan persatuan Yaman akan tetap menjadi pekerjaan berat.
Bagi Arab Saudi, keadaan di Yaman bukan persoalan yang dapat disaksikan dari kejauhan. Kedua negara berbatasan darat, sehingga konflik yang berlangsung di Yaman dapat langsung memengaruhi keamanan wilayah selatan Saudi. Ancaman rudal dan pesawat nirawak, kemungkinan serangan terhadap fasilitas vital, serta ketidakpastian di sepanjang perbatasan merupakan persoalan yang harus diperhitungkan Riyadh. Di sisi lain, hubungan Houthi dengan Iran membuat konflik ini memiliki dimensi geopolitik yang lebih luas. Iran berkepentingan memperluas pengaruhnya di kawasan, sedangkan Saudi berusaha mencegah munculnya kekuatan bersenjata yang dianggap mengancam kepentingannya di dekat perbatasan. Namun, terlalu sederhana jika Houthi dianggap hanya sebagai alat Teheran. Gerakan tersebut mempunyai akar sejarah dan kepentingan politik domestik sendiri. Dukungan Iran memperbesar kemampuan Houthi, tetapi tidak menghapus kenyataan bahwa konflik Yaman juga tumbuh dari kegagalan politik di dalam negeri.
Di sinilah risiko perang regional harus dibaca dengan jernih. Apabila serangan lintas perbatasan terus berlangsung, pembalasan militer semakin luas, dan negara-negara lain ikut terlibat secara langsung, konflik Yaman dapat berkembang menjadi pertarungan yang jauh lebih besar. Letak geografisnya memperbesar risiko tersebut. Yaman berada dekat Selat Bab el-Mandeb, jalur pelayaran yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan menjadi bagian penting perdagangan internasional. Gangguan terhadap jalur ini dapat memaksa kapal mengubah rute, meningkatkan biaya pengiriman, dan mengganggu distribusi barang maupun energi. Meski demikian, kita tidak boleh menyamakan setiap kerja sama pertahanan dengan keterlibatan dalam perang. Bantuan persenjataan, dukungan logistik, pertukaran informasi, dan pengiriman pasukan tempur merupakan hal yang berbeda. Perang besar bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi juga bukan kesimpulan yang dapat diambil hanya dari meningkatnya ketegangan. Justru pada tahap inilah diplomasi dan komunikasi antarpihak menjadi penting untuk mencegah satu serangan dibalas dengan serangan yang lebih luas.
Sayangnya, pembicaraan mengenai kekuatan militer dan persaingan geopolitik sering membuat nasib masyarakat Yaman berada di pinggir perhatian. Padahal, merekalah yang paling lama menanggung akibat konflik. Perang berkepanjangan telah mengganggu pelayanan kesehatan, pendidikan, kegiatan ekonomi, dan akses terhadap kebutuhan pokok. Laporan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa jutaan warga Yaman masih membutuhkan bantuan, sementara kerawanan pangan dan malnutrisi menjadi persoalan serius. Di tengah perhitungan strategis para pemimpin, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang tidak dapat bersekolah dengan layak, dan orang tua yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Karena itu, ukuran keberhasilan dalam konflik ini tidak semestinya hanya ditentukan oleh siapa yang merebut wilayah atau siapa yang memiliki persenjataan lebih unggul. Jika perang terus berlangsung sementara kehidupan rakyat semakin terpuruk, kemenangan militer justru dapat meninggalkan kekalahan yang lebih besar bagi masa depan negara.
Yaman membutuhkan penyelesaian yang melampaui kemenangan satu kelompok atas kelompok lainnya. Pemerintahan yang diakui secara internasional perlu membangun kemampuan memerintah yang nyata, sedangkan Houthi dan kelompok-kelompok lain harus bersedia memasuki proses politik yang dapat mengakhiri pertarungan bersenjata. Persoalan hubungan antara wilayah utara dan selatan, pembagian kekuasaan, serta penyatuan institusi keamanan tidak dapat diselesaikan hanya melalui serangan militer. Arab Saudi dan Iran pun perlu menyadari bahwa keamanan jangka panjang tidak akan tercapai apabila Yaman terus menjadi tempat persaingan pengaruh mereka. Jalan menuju perdamaian memang tidak mudah, tetapi memperpanjang perang hanya akan memperdalam kerusakan yang sudah terjadi. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa luas wilayah yang berhasil dikuasai, melainkan apakah rakyat dapat hidup tanpa ketakutan dan apakah negara mampu kembali menjalankan fungsinya. Yaman tidak kekurangan pihak yang ingin menang; yang masih sangat dibutuhkan ialah kesediaan para pemimpinnya untuk membangun perdamaian yang dapat diterima rakyatnya sendiri.
