 |
| Infografis Pandangan Redaksi Banyuasin Pos |
Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah peristiwa yang mengejutkan. Justru banyak kalangan menilai langkah tersebut sebagai sesuatu yang sudah lama ditunggu.
Sejak lembaga itu berdiri dan mengelola program-program strategis pemerintah, publik berkali-kali disuguhi berbagai persoalan yang menimbulkan tanda tanya. Alih-alih menghadirkan keberhasilan yang mudah dikenali masyarakat, BGN justru lebih sering muncul dalam pemberitaan karena kontroversi, kritik, dan berbagai persoalan teknis di lapangan.
Harus diakui, selama dipimpin Dadan Hindayana, BGN belum mampu menunjukkan capaian yang benar-benar mengesankan publik. Program yang dijalankan memang besar dan ambisius, tetapi pelaksanaannya kerap menuai keluhan. Mulai dari masalah distribusi, kualitas pelaksanaan, hingga efektivitas program yang masih diperdebatkan berbagai pihak.
Masyarakat tentu berhak bertanya: apa prestasi paling menonjol yang berhasil ditorehkan selama masa kepemimpinan tersebut? Pertanyaan itu muncul bukan karena kebencian, melainkan karena dana yang dikelola berasal dari uang rakyat dan menyangkut masa depan generasi bangsa.
Karena itu, keputusan Presiden melakukan perombakan total di tubuh BGN banyak disambut positif. Publik melihat langkah ini sebagai bentuk evaluasi yang nyata, bukan sekadar pergantian kursi biasa. Dalam pemerintahan yang mengusung semangat hasil kerja, ukuran keberhasilan tidak bisa hanya diukur dari banyaknya rapat, kunjungan kerja, atau konferensi pers. Yang lebih penting adalah dampaknya dirasakan masyarakat.
Namun pekerjaan rumah pemerintah belum selesai. Pergantian pimpinan tidak otomatis menyelesaikan masalah. Justru tantangan sesungguhnya dimulai sekarang. Kepala dan wakil kepala BGN yang baru harus mampu membuktikan bahwa perubahan ini bukan sekadar pergantian nama di papan jabatan.
Ada satu hal yang juga menjadi perhatian publik. Tiga pejabat baru yang ditunjuk tidak berasal dari kalangan ahli gizi. Fakta ini menimbulkan perdebatan tersendiri. Di satu sisi, kepemimpinan membutuhkan kemampuan manajerial dan tata kelola yang kuat. Di sisi lain, lembaga yang mengurusi gizi nasional tentu membutuhkan pijakan keilmuan yang kokoh agar kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran.
Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli siapa yang duduk di kursi kepala lembaga. Yang mereka inginkan sederhana: program berjalan baik, anggaran digunakan efektif, dan manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat.
Jika pergantian ini mampu menghadirkan perbaikan nyata, maka keputusan Presiden layak diapresiasi. Namun jika yang berubah hanya nama pejabat sementara masalah lama tetap berulang, maka publik akan kembali mengajukan pertanyaan yang sama: sebenarnya apa yang sudah dikerjakan?
Dan dalam urusan gizi nasional, rakyat tidak membutuhkan pencitraan. Rakyat membutuhkan hasil (***)
