 |
| Ilustrasi |
Oleh: M. Irwan P. Ratu Bangsawan
Ada kalanya sebuah bangsa begitu bersemangat membicarakan layar lebar, sementara di sudut lain masih ada warga yang sedang menghitung berapa kali anaknya bisa makan hari ini. Maka ketika muncul gagasan tentang Program Bioskop Desa, saya tidak tergesa-gesa bertanya apakah filmnya bagus atau tidak. Saya lebih dulu ingin bertanya: desa yang mana? Manusia yang bagaimana? Sebab negara bukan sekadar pengelola anggaran, melainkan penata prioritas atas nasib manusia.
Saya tidak termasuk orang yang menganggap hiburan sebagai barang haram. Tertawa adalah kebutuhan jiwa. Menonton film bisa menjadi jalan belajar, memperluas wawasan, bahkan mempererat hubungan sosial warga. Desa bukan penjara yang hanya boleh berbicara tentang pupuk, irigasi, dan panen. Warga desa juga berhak menikmati kebudayaan, cerita, dan kegembiraan. Dalam ukuran tertentu, bioskop desa bisa menjadi ruang bersama yang menghidupkan imajinasi kolektif masyarakat.
Namun utilitarianisme mengajarkan satu pertanyaan sederhana: kebijakan mana yang menghadirkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak? Di titik inilah kita perlu jujur. Jika dalam satu desa masih ada anak yang putus sekolah karena biaya, ibu hamil yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan, atau lansia yang tidak mendapatkan perlindungan sosial yang layak, maka manfaat sebuah gedung hiburan harus diuji secara lebih ketat. Bukan karena hiburan tidak penting, melainkan karena rasa sakit manusia biasanya lebih mendesak daripada rasa bosan manusia.
Di sisi lain, sosial demokrasi mengingatkan bahwa negara bukan sekadar mesin penghitung untung-rugi kebahagiaan mayoritas. Negara juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan hak-hak dasar warga terpenuhi terlebih dahulu. Pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bukan hadiah, melainkan fondasi kehidupan yang bermartabat. Dalam pandangan ini, anggaran publik seharusnya pertama-tama menjadi pagar agar tidak ada warga yang jatuh terlalu dalam ke jurang kemiskinan dan ketidakberdayaan.
Maka perdebatan tentang Bioskop Desa sesungguhnya bukan perdebatan antara film dan sekolah, antara hiburan dan rumah sakit. Persoalannya adalah urutan. Ketika sebuah rumah sedang bocor, orang tentu boleh memikirkan warna cat ruang tamu, tetapi atap yang bocor harus diselesaikan lebih dahulu. Kebudayaan memang penting, tetapi kebudayaan akan tumbuh lebih sehat di atas masyarakat yang kebutuhan dasarnya sudah relatif terpenuhi. Hiburan yang dibangun di atas kecemasan sosial sering kali hanya menjadi pelipur sementara, bukan jalan keluar.
Karena itu saya membayangkan negara yang tidak anti-hiburan, tetapi juga tidak mabuk hiburan. Negara yang mampu menghadirkan film, perpustakaan, taman budaya, dan ruang kreativitas desa, setelah memastikan sekolah berdiri kokoh, puskesmas berfungsi baik, dan warga tidak takut sakit karena biaya berobat. Barangkali kebahagiaan terbesar bukan lahir ketika masyarakat menonton layar yang lebih besar, melainkan ketika mereka merasa hidupnya sendiri tidak lagi diperkecil oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakpastian masa depan (***)
