 |
| Ilustrasi |
Oleh: M. Irwan P. Ratu Bangsawan
Pemimpin Redaksi Banyuasin Pos
Ada pepatah lama yang terdengar kasar, tapi jujur: guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ia tak pernah diajarkan di kelas etika, tapi hidup dalam kesadaran kolektif kita. Ia menyiratkan satu hal sederhana—dan karena itu menakutkan: teladan lebih kuat daripada perintah.
Seorang pemimpin mungkin berbicara tentang integritas di atas podium. Ia bisa mengutip pasal-pasal, menyebut nilai-nilai luhur, mengajak rakyat hidup bersih dan tertib. Tapi rakyat tak hanya mendengar kata-kata. Mereka melihat. Mereka menimbang. Mereka merekam. Dan diam-diam, mereka meniru.
Dalam sejarah politik, kejatuhan moral sering bukan dimulai dari rakyat kecil. Ia justru berawal dari puncak. Ketika seorang pejabat melanggar aturan kecil—menganggapnya sepele, menganggapnya hak prerogatif—ia sedang memberi pelajaran yang tak tertulis. Bahwa aturan bisa lentur. Bahwa etika bisa dinegosiasikan. Bahwa hukum bisa ditawar.
Rakyat belajar cepat. Bahkan terlalu cepat.
Jika pemimpin datang terlambat tapi menuntut disiplin, pesan yang sampai bukanlah disiplin, melainkan ketidakadilan. Jika pejabat berbicara tentang penghematan sambil memamerkan kemewahan, yang tumbuh bukanlah semangat berhemat, melainkan sinisme. Dan sinisme adalah awal dari pembusukan bersama.
Di situlah pepatah itu menemukan relevansinya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ketika contoh buruk datang dari atas, ia tak berhenti sebagai contoh. Ia menjelma pembenaran. “Kalau mereka saja begitu, mengapa kita tidak?” Kalimat itu sederhana, tapi ia mengandung logika yang meruntuhkan fondasi moral sebuah bangsa.
Pemimpin sering lupa bahwa kekuasaan bukan hanya tentang kebijakan, melainkan tentang simbol. Ia adalah figur yang dilihat, ditiru, bahkan tanpa sadar dijadikan ukuran. Dalam psikologi sosial, teladan memiliki daya sugesti yang jauh lebih kuat dibandingkan nasihat. Orang mengikuti perilaku, bukan slogan.
Kita bisa melihatnya dalam hal-hal kecil. Ketika aparat menyepelekan aturan lalu lintas, masyarakat pun belajar bahwa aturan adalah formalitas. Ketika elite politik gemar saling menghina di ruang publik, rakyat merasa bahwa cacian adalah bentuk ekspresi yang sah. Bahasa kasar menjadi biasa. Kebencian menjadi wajar.
Yang menyedihkan, proses ini jarang terasa seketika. Ia perlahan. Ia seperti air yang merembes ke dalam kayu, membuatnya lapuk tanpa suara. Kita baru sadar ketika bangunan itu mulai retak.
Padahal, kepemimpinan adalah soal konsistensi antara kata dan laku. Seorang pemimpin tak pernah benar-benar sendirian dalam tindakannya. Di belakangnya ada jutaan mata. Di belakangnya ada generasi yang belajar, bukan dari buku, melainkan dari contoh hidup.
Maka, ketika seorang pemimpin berbuat buruk, ia bukan sekadar melakukan kesalahan pribadi. Ia sedang menciptakan pola. Ia sedang memberi izin sosial. Dan izin itu, sekali diberikan, sulit dicabut.
Barangkali itulah mengapa integritas menjadi syarat yang tak bisa ditawar dalam kepemimpinan. Bukan karena pemimpin harus suci tanpa cela, melainkan karena ia adalah cermin. Jika cermin itu retak, bayangan yang dipantulkannya pun akan terdistorsi.
“Guru Kencing Berdiri” bukan sekadar pepatah tentang kelakuan buruk. Ia adalah peringatan tentang tanggung jawab moral yang melekat pada kekuasaan. Bahwa setiap langkah pemimpin, sekecil apa pun, bisa menjadi arah bagi banyak orang.
Dan di negeri ini, arah itu menentukan apakah kita berjalan pelan menuju perbaikan—atau berlari cepat menuju kemerosotan (***)