 |
| Ilustrasi |
Oleh: M. Irwan P. Ratu Bangsawan
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam perjalanan politik pemerintahan Prabowo Subianto. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian figur di kursi orang nomor dua di Indonesia, melainkan momentum yang berpotensi mengubah konfigurasi kekuatan politik nasional. Kini, perhatian publik tertuju kepada Presiden Prabowo: siapa dua tokoh yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran?
Pertanyaan tersebut menjadi menarik karena Prabowo tidak sedang memilih seorang pendamping untuk memulai pemerintahan baru. Ia harus menentukan figur yang akan mendampinginya dalam pemerintahan yang sudah berjalan, ketika berbagai kepentingan partai politik, kekuatan koalisi, hubungan antarelite, serta persiapan menuju Pemilu 2029 mulai saling berkelindan.
Keputusan Prabowo juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang melatarbelakangi pengunduran diri Gibran. Polemik persyaratan pendidikan, proses politik di DPR, serta perkembangan hubungan antara Prabowo dan lingkaran politik Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi bagian dari konteks yang perlu diperhitungkan. Namun, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pengunduran diri Gibran secara otomatis berarti berakhirnya hubungan politik Prabowo dengan Jokowi.
Konstitusi Memberikan Kewenangan kepada Presiden
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, keputusan awal berada di tangan Prabowo. MPR tidak bebas mencari dan mengajukan nama sendiri, melainkan memilih satu dari dua calon yang disampaikan Presiden. Ketentuan ini menempatkan Prabowo pada posisi yang sangat menentukan, sebab dua nama yang diajukannya sekaligus mencerminkan arah politik yang hendak dibangun untuk melanjutkan pemerintahan.
Dua calon tersebut tentu harus memenuhi persyaratan konstitusional dan ketentuan perundang-undangan. Karena itu, keputusan Presiden bukan hanya persoalan popularitas atau kedekatan personal, tetapi juga menyangkut kelayakan, pengalaman, kemampuan pemerintahan, serta penerimaan politik.
AHY: Kandidat dengan Modal Keseimbangan Koalisi
Nama pertama yang layak diperhitungkan adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua Umum Partai Demokrat ini memiliki sejumlah modal politik yang dapat menjadi pertimbangan Prabowo.
AHY mempunyai pengalaman sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta memiliki pengalaman kepemimpinan di Partai Demokrat. Ia juga merupakan putra Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden RI dua periode yang masih mempunyai pengaruh dalam lingkungan politik nasional.
Dari sudut pandang kepentingan Prabowo, AHY dapat menjadi pilihan untuk memperkuat keseimbangan koalisi sekaligus menjaga hubungan politik dengan keluarga besar Yudhoyono. Penempatannya sebagai Wakil Presiden berpotensi memberikan ruang yang lebih besar bagi Partai Demokrat dalam pemerintahan.
Namun, AHY juga memiliki pertimbangan tersendiri. Dengan posisi sebagai ketua umum partai dan tokoh yang memiliki potensi kepemimpinan nasional, ia bukan sekadar figur pelengkap. Pengangkatannya akan membawa konsekuensi terhadap konfigurasi politik menjelang 2029.
Pertanyaan yang perlu dijawab Prabowo adalah apakah ia menginginkan Wakil Presiden yang memiliki kekuatan politik sendiri atau figur yang lebih banyak menjalankan fungsi pendamping pemerintahan.
Puan Maharani: Jalan Rekonsiliasi dengan PDIP
Nama kedua yang patut diperhitungkan adalah Puan Maharani. Ketua DPR RI sekaligus salah satu tokoh utama PDI Perjuangan ini mempunyai pengalaman panjang dalam politik nasional.
Puan memiliki modal politik yang berbeda dengan AHY. Jika AHY dapat memperkuat hubungan dengan Demokrat dan keluarga Yudhoyono, Puan berpotensi menjadi jembatan komunikasi yang lebih kuat antara Prabowo dan PDI Perjuangan.
Hubungan politik Prabowo dengan PDIP mempunyai sejarah yang panjang dan tidak selalu berjalan dalam satu garis. Pada Pilpres 2024, kedua kekuatan politik tersebut berada pada posisi yang berbeda. Namun, dinamika politik setelah pemilu membuka kemungkinan terjadinya kerja sama dalam sejumlah agenda pemerintahan.
Pengangkatan Puan sebagai Wakil Presiden, apabila benar-benar terjadi, akan menjadi keputusan politik yang sangat besar. Hal itu bukan hanya memberikan tempat kepada seorang tokoh perempuan dalam kepemimpinan nasional, tetapi juga berpotensi mengubah hubungan antara kekuatan politik di parlemen dan pemerintahan.
Meski demikian, tidak mudah memastikan bahwa PDIP akan menerima skenario tersebut. Puan juga mempunyai kedudukan dan kepentingan politik di partainya sendiri. Karena itu, peluangnya sangat bergantung pada kesepakatan politik antara Prabowo dan kepemimpinan PDIP.
Dasco, Bahlil, dan Zulkifli Hasan: Kekuatan dari Lingkaran Pemerintahan
Selain AHY dan Puan, terdapat beberapa nama lain yang pantas masuk dalam pembicaraan politik.
Sufmi Dasco Ahmad, misalnya, memiliki kedekatan politik dengan Prabowo dan pengalaman mengelola komunikasi politik di DPR. Sebagai salah satu tokoh penting Partai Gerindra, Dasco memahami dinamika koalisi dan proses pengambilan keputusan politik di parlemen.
Bila Prabowo lebih mengutamakan loyalitas, kepercayaan, dan kesinambungan kendali pemerintahan, Dasco dapat menjadi alternatif yang menarik. Akan tetapi, kedekatan politik saja belum cukup untuk memastikan seseorang menjadi calon Wakil Presiden.
Nama Bahlil Lahadalia juga tidak bisa diabaikan. Ketua Umum Partai Golkar ini mempunyai pengalaman dalam pemerintahan serta jaringan politik dan ekonomi yang luas. Golkar merupakan salah satu kekuatan penting dalam peta politik nasional. Apabila Prabowo ingin memperkuat konsolidasi dengan Golkar, Bahlil dapat menjadi salah satu figur yang diperhitungkan.
Sementara itu, Zulkifli Hasan mempunyai pengalaman panjang dalam politik nasional, pernah menjabat Ketua MPR dan Ketua MPR periode sebelumnya, serta memiliki jaringan politik melalui Partai Amanat Nasional. Pengalamannya dapat menjadi pertimbangan apabila Prabowo menginginkan figur yang relatif matang dalam komunikasi antarkekuatan politik.
Ketiga nama tersebut memperlihatkan bahwa pilihan Prabowo sebenarnya tidak terbatas pada AHY dan Puan.
Prabowo Sedang Menghitung Masa Depan Politik 2029
Ada satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam membaca keputusan Prabowo: waktu politik.
Pemerintahan hasil Pilpres 2024 masih mempunyai agenda besar yang harus diselesaikan. Program strategis nasional, stabilitas ekonomi, hubungan internasional, serta berbagai janji pemerintahan membutuhkan dukungan politik yang solid.
Di sisi lain, tahun 2029 bukanlah waktu yang terlalu jauh dalam perhitungan politik. Partai-partai mulai memperhitungkan posisi, peluang, dan kemungkinan membangun kekuatan untuk pemilihan presiden berikutnya.
Wakil Presiden yang baru berpotensi menjadi salah satu figur penting dalam peta politik tersebut. Oleh karena itu, Prabowo harus berhitung cermat agar pilihan yang diambil tidak justru menciptakan pusat kekuatan baru yang berseberangan dengan agenda pemerintahannya.
Inilah alasan mengapa kedekatan personal, loyalitas, kemampuan pemerintahan, dan keseimbangan koalisi akan menjadi pertimbangan penting. Prabowo membutuhkan seorang Wakil Presiden yang mampu membantu menjalankan pemerintahan, bukan sekadar tokoh yang memiliki nama besar.
Prediksi: AHY dan Puan, atau Justru Kejutan?
Jika harus menyebut dua nama yang paling menarik untuk diperhitungkan berdasarkan konfigurasi politik saat ini, saya menempatkan AHY dan Puan Maharani sebagai dua kandidat yang patut diperhatikan.
AHY mempunyai keunggulan dalam hal keseimbangan koalisi, pengalaman pemerintahan, dan hubungan politik dengan keluarga Yudhoyono. Puan mempunyai keunggulan dalam pengalaman legislatif dan potensi rekonsiliasi politik dengan PDI Perjuangan.
Namun, prediksi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai kepastian. Belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama calon yang akan diajukan Prabowo. Sangat mungkin Presiden justru memilih kombinasi lain yang dianggap lebih menguntungkan kepentingan pemerintahannya.
Bahkan, bukan tidak mungkin Prabowo mengajukan satu nama tokoh yang sudah dikenal luas dan satu nama lain yang selama ini tidak banyak dibicarakan publik. Strategi semacam itu dapat memberikan ruang bagi Presiden untuk mempertahankan kendali politik sekaligus mengakomodasi kepentingan partai-partai pendukung.
Pada akhirnya, pengganti Gibran bukan hanya soal siapa yang akan duduk di kursi Wakil Presiden. Persoalan yang lebih besar adalah siapa yang paling mampu menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan agenda pembangunan berjalan tanpa tersandera pertarungan kepentingan elite.
Masyarakat tentu berharap proses pengisian jabatan tersebut tidak berubah menjadi sekadar transaksi politik antarpetinggi partai. Wakil Presiden adalah pemimpin nasional yang mempunyai tanggung jawab konstitusional kepada seluruh rakyat Indonesia.
Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan di tengah jalan dapat menjadi momentum memperkuat demokrasi dan kualitas pemerintahan. Dua nama yang diajukannya kelak akan menjadi cermin tentang bagaimana ia memandang masa depan Indonesia, bukan hanya masa depan kekuasaannya sendiri.
Sebab, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar Wakil Presiden baru, melainkan seorang pemimpin yang mampu memberikan kepercayaan baru kepada rakyat.
